ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg)

ZAILA , SARI (2025) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (207Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4019Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pihak pertama yang menegakkan hukum dan memberi contoh yang baik bagi kelompok masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan PN No.45/Pid.B/2024/PN Plg dan Apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, serta Hakim Pengadilan Negeri Batang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana penipuan, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana serta sudah memenuhi unsur unsur penipuan dengan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang merupakan oknum anggota kepolisian belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa itu sendiri. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Vulton Matheos selama 2 (dua) tahun 8 bulan dinilai masih tergolong ringan, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan yang dilakukan terdakwa, tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis akibat merasa dimanfaatkan atau dikhianati, serta terdakwa sebagai aparat penegak hukum merusak integritas lembaga kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. selain hukuman pidana, terdakwa seharusnya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi materiil untuk memperbaiki kerugian dan memberikan rasa keadilan yang lebih lengkap. Hakim dapat memberikan hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa, jika dirasa bahwa tindakan oknum polisi tersebut sangat merugikan korban dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penjatuhan hukuman yang maksimal dianggap perlu untuk memberi efek jera kepada terdakwa dan mencegah terulangnya praktik penipuan serupa, terutama yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah agar memberikan sanksi yang berat terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk menjaga citra institusi kepolisian dan mencegah terulangnya perbuatan serupa yang dapat merusak integritas serta profesionalisme lembaga kepolisian. Proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian juga harus bersifat transparan terhadap masyarakat agar tidak berpotensi menimbulkan persepsi negatif yang dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Oknum Polisi, Penipuan Criminal liability does not only apply to ordinary citizens, but also to law enforcement officers who should be the first to enforce the law and set a good example for society. The formulation of the problem discussed in this research is: What is the criminal responsibility for police officers who commit criminal acts of fraud in the PN Decision No.45/Pid.B/2024/PN Plg and whether the criminal sentences handed down in the Decision fulfill the sense of justice for the community. The research method used is normative empirical. Data collection, namely primary data and secondary data with primary data sources, was obtained through interviews with Academics from the Criminal Division of the Law Faculty of Lampung University, Accreditors for Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, and Judges at the Batang District Court. Secondary data was obtained from literature study. The results of the study indicate that criminal liability for police officers who committed fraud in the decision Number: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, has been proven legally and convincingly guilty of committing fraud, has fulfilled the elements of criminal liability and has fulfilled the elements of fraud with it being proven legally and convincingly that the defendant can be held criminally responsible in accordance with the provisions of Article 378 of the Criminal Code concerning fraud with a prison sentence of 2 (two) years 8 (eight) months. The imposition of a sentence on the defendant who is a member of the police has not fully fulfilled the sense of justice, both for the community and for the defendant himself. The imposition of a sentence on the defendant Vulton Matheos for 2 (two) years 8 months is considered still relatively light, considering the serious impact caused by the fraud committed by the defendant, not only causing material losses for the victim, but also can cause psychological impacts due to feeling exploited or betrayed, and the defendant as a law enforcement officer damaged the integrity of the police institution and public trust in the legal system. in addition to criminal penalties, the defendant should be required to provide material compensation to repair the losses and provide a more complete sense of justice. The judge can give a higher sentence than the prosecutor's demands, if it is felt that the actions of the police officer are very detrimental to the victim and damage public trust in the police institution. Imposing the maximum sentence is considered necessary to provide a deterrent effect on the defendant and prevent the recurrence of similar fraudulent practices, especially those involving law enforcement officers who should be role models for society. The suggestion proposed in this research is to impose severe sanctions on police officers who commit criminal acts to maintain the image of the police institution and prevent the recurrence of similar acts which could damage the integrity and professionalism of the police institution. The process of law enforcement against members of the police must also be transparent to the public so as not to potentially give rise to negative perceptions which could result in a loss of public trust in the police. Keywords: Criminal Liability, Police Officers, Fraud

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308428486 . Digilib
Date Deposited:	16 Apr 2025 07:43
Terakhir diubah:	16 Apr 2025 07:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86094

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir