PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Alfien Fachlevi, 1012011309 (2015) PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (39Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (26Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (115Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (110Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERNYATAAN.pdf

Download (105Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (28Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (110Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (40Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (162Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (189Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (116Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (198Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (112Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (61Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG ABSTRAK ALFIEN FACHLEVI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa penyidik tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk menerima, meneliti dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung dan apa saja faktor penghambat nya pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada responden yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan pemeriksaan surat-surat usaha dan tanda layak uji kendaraan yang tidak sah sesuai dengan perintah Undang-Undang, serta melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji di kota Bandar Lampung, Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan teknis oleh unit pelaksanaan teknis pemilik kendaraan bermotor haruslah memenuhi proses administrasi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhak memberikan surat tilang apabila kendaraan tersebut sudah tidak memiliki surat tanda uji kendaraan dan apabila sudah mendapat himbauan sebanyak tiga kali maka kendaraan itu akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor adalah kondisi mekanis yang ada sudah tidak layak, kurangnya petugas dan tenaga penguji yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian berkala sesuai dengan yang telah di tentukan sehingga semuanya itu berdampak pada tidak optimal nya sanksi yang di tetapkan. Kewenangan dan tugas penyidik pegawai negeri sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor haruslah jelas dan tegas agar masyarakat dapat membedakan antara kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dengan tugas penyidik kepolisian. Kata Kunci : PPNS, Kendaraan Bermotor, Kota Bandarlampun THE ROLE OF INVESTIGATOR CIVIL SERVANT OF TRANSPORTATION DEPARTMENT IN VEHICLE INSPECTION IN BANDAR LAMPUNG CITY ABSTRACT ALFIEN FACHLEVI Based on the Law No. 22 / 2009 About road freight traffic that investigators traffic and transportation crimes conducted by Indonesian National Police Investigator and certain Civil Servant who was given special authority to receive, investigate and seek information or report relating to criminal offenses that the information or the report become clear. The problems in this research were how was the role of investigator civil servant in vehicle inspections in Bandar Lampung city and what were the inhibiting factors in vehicles inspection in Bandar Lampung city. The method used in this study was a juridical normative and empirical. Data collecting in this research were primary and secondary data. Primary data obtained from interviews with respondents who have been assigned, while secondary data obtained through library research. The results showed that the role of investigator civil servant of transportation department in vehicle inspections in Bandar Lampung city was by evaluating business letters and signs worth of unauthorized vehicle test in accordance with the law, as well as to conduct surveillance against mandatory testing of vehicles in Bandar Lampung city, Before the implementation of the technical examination by a unit technical implementation the owners of vehicles shall complete the administrative process. Investigator civil servant had the right to give a speeding ticket if the vehicle did not have a vehicle test and license plate if already got a call three times then the vehicle will be processed in accordance with the applicable provisions. On the other hand the obstacle Investigators civil servant in vehicles inspection were mechanical condition was not feasible, lack of officers and personnel of qualified examiners in accordance with needs, lack of public awareness about the importance of the periodic test in accordance with all that had been specified so that all these things had an impact on his sanctions which not optimal on set. The authority and duties of investigator civil servant in the vehicle inspection must be clear and unequivocal so that the public can distinguish between authority investigator civil servants with the duties of investigating police Keywords: Investigators, Vehicles, Bandar Lampung City

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
>
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: 9675328 . Digilib
Date Deposited: 20 Apr 2015 08:06
Terakhir diubah: 20 Apr 2015 08:06
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8610

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir