AZRA , ZHAVIRA (2025) PERTIMBANGAN RENCANA TUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (328Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Rencana tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan resmi di pengadilan yang merupakan bagian integral dari proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rencana tuntutan memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil dan transparan. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: pertama, apa saja pertimbangan yang diberikan oleh JPU dalam menyusun rencana tuntutan bagi pelaku pencabulan anak; kedua, bagaimana prosedur yang diikuti oleh JPU dalam pengajuan rencana tuntutan tersebut. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan undang-undang terkait, serta data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan dosen hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan rencana tuntutan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertimbangkan berbagai aspek, baik objektif maupun subjektif. Aspek objektif meliputi bukti fisik, saksi, dan fakta yang terungkap selama proses penyidikan, seperti laporan medis yang mendukung dakwaan, sedangkan aspek subjektif mencakup kondisi psikologis pelaku, dampak sosial, dan psikologis terhadap korban. Prosedur pengajuan rencana tuntutan mengikuti mekanisme hierarki yang ketat, dengan evaluasi dan persetujuan dari atasan JPU sebelum diserahkan ke pengadilan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun kasus pencabulan terhadap anak kandung tidak selalu dianggap perkara penting dalam sistem peradilan, namun penanganannya memerlukan perhatian khusus guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang mana korban adalah anak dan penerapan keadilan anak yang seimbang. Selain itu, JPU berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas, serta mempertimbangkan setiap aspek hukum yang berlaku. Meskipun tantangan dalam menangani perkara ini cukup kompleks, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum yang berbasis pada prinsip- prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, diharapkan pihak kejaksaan lebih memperhatikan secara mendalam faktor-faktor non-yuridis, seperti kondisi psikologis korban, pengaruh hubungan keluarga antara pelaku dan korban yang mana berdasarkan UU Perlindungan Anak harusnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, serta dampak sosial dari kasus pencabulan terhadap komunitas dan keluarga korban, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat memberatkan tuntutan. Kedua, diharapkan prosedur penyusunan rencana tuntutan (rentut) lebih dioptimalkan, dengan memastikan pedoman kejaksaan diterapkan secara efektif dan menyesuaikan hukuman agar dapat memberikan efek jera, terutama dalam tindak pidana yang membutuhkan hukuman maksimal. Kata Kunci : Rencana Tuntutan, Jaksa, Tindak Pidana Pencabulan Anak The prosecution plan is carried out by the Public Prosecutor before filing formal charges in court which is an integral part of the filing process in the criminal justice system in Indonesia. The prosecution plan has a significant role in realizing fair and transparent criminal penalties. The Indonesian Prosecutor's Office, as a law enforcement institution, plays a crucial role in ensuring justice and human rights protection, particularly in cases involving children. This study focuses on two main questions: first, what considerations are given by the Public Prosecutor in formulating charges for the perpetrator of child molestation; second, what procedures are followed by the Public Prosecutor in submitting these charges. The data used consist of secondary data (primary, secondary, and tertiary legal materials) obtained from literature, documents, and relevant laws, as well as primary data obtained from interviews with sources, including Public Prosecutors and law professors. Data collection was carried out through literature studies and field studies. The findings of this study show that in formulating charges for perpetrators of child molestation against their biological child, the Public Prosecutor (JPU) considers various aspects, both objective and subjective. The objective aspects include physical evidence, witnesses, and facts revealed during the investigation, such as medical reports supporting the accusations, while the subjective aspects cover the psychological condition of the perpetrator, as well as the social and psychological impacts on the victim. The procedure for submitting charges follows a strict hierarchical mechanism, with evaluations and approvals from the superior prosecutor before being submitted to the court. The study found that although cases of child molestation against biological children are not always seen as significant in the justice system, their handling requires special attention to ensure the protection of the victims' rights where the victim is a child and the implementation of balanced child justice. Furthermore, the Public Prosecutor is committed to performing their duties with professionalism and integrity, considering all applicable legal aspects. Despite the complexity of handling such cases, this study emphasizes the importance of child protection and law enforcement based on the principles of justice and equality before the law. The author provides the following recommendations: first, the prosecutor's office should delve deeper into non-juridical factors, such as the psychological condition of the victim, the influence of the familial relationship between the perpetrator and the victim which based on the Child Protection Law, should be increased by 1/3 (one third) of the maximum criminal threat, and the social impact of the molestation case on the community and the victim's family, in order to understand comprehensively how these considerations influence the charges. Second, In order for the procedure for preparing the prosecution plan to be optimized, by ensuring that the prosecutor's guidelines are implemented effectively and adjusting the punishment so that it can provide a deterrent effect, especially in criminal acts that require maximum punishment. Keywords : Charges, Prosecutor, Child Molestation Crime
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2308042460 . Digilib |
| Date Deposited: | 17 Apr 2025 06:52 |
| Terakhir diubah: | 17 Apr 2025 06:52 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86183 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
