IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

ANJANI , EKA PUTERI (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK SKRIPSI_2016041017_ANJANI EKA PUTERI - anjani anjani.pdf Download (168Kb) | Preview
	File PDF 2016041017_SKRIPSI DENGAN PEMBAHASAN - anjani anjani.pdf Restricted to Hanya staf Download (3145Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 2016041017_SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - anjani anjani.pdf Download (2221Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pesatnya distribusi kosmetik menimbulkan permasalahan yaitu adanya penjualan kosmetik ilegal di masyarakat. Pada saat melakukan inspeksi di tahun 2022, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal yaitu sebanyak 35 kasus penjualan offline dan 294 kasus penjualan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenalogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan terdapat hambatan yaitu adanya distributor kosmetik yang tidak memiliki NIB dan mengedarkan kosmetik ilegal. Pada indikator sumber daya sudah mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen. Pada indikator karakteristik agen pelaksana, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pembagian wewenang yang jelas dan memiliki sistem pelaporan kinerja yang sistematis. Pada indikator disposisi pelaksana terdapat beberapa hambatan yaitu peredaran kosmetik secara online, mudahnya membuka akun penjualan di marketplace sehingga sulit melakukan pembinaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan kosmetik yang legal. Pada indikator komunikasi antar lembaga pelaksana, terdapat hambatan yaitu ringannya hukuman pidana dan denda yang diperoleh terdakwa penjual kosmetik ilegal dan masyarakat masih tertarik untuk membeli kosmetik yang ilegal. Pada faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terdapat hambatan yaitu adanya stigma dalam masyarakat terkait kecantikan yaitu harus putih sehingga mendorong minat beli terhadap kosmetik ilegal yang hasilnya instan dan harganya murah. Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan Konsumen, BPOM, Kosmetik ABSTRACT IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN OVERCOMING THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETICS BY BBPOM IN BANDAR LAMPUNG By ANJANI EKA PUTERI The rapid distribution of cosmetics creates a problem, namely the sale of illegal cosmetics in the community. When conducting inspections in 2022, BBPOM in Bandar Lampung found a number of cases of business actors distributing illegal cosmetics, namely 35 cases of offline sales and 294 cases of online sales. This research aims to analyze the implementation of consumer protection policies by BBPOM in Bandar Lampung in overcoming the circulation of illegal cosmetics. The research method used is descriptive qualitative research with a phenomenalogical approach. The results showed that the implementation of consumer protection policies in overcoming the circulation of illegal cosmetics by BBPOM in Bandar Lampung has not gone well. In the indicators of policy standards and objectives, there are obstacles, namely the existence of cosmetic distributors who do not have NIBs and distribute illegal cosmetics. The resource indicators are sufficient to implement consumer protection policies. In the implementing agent characteristics indicator, BBPOM in Bandar Lampung has a clear division of authority and has a systematic performance reporting system. In the implementing disposition indicator, there are several obstacles, namely the circulation of cosmetics online, the ease of opening sales accounts in market places making it difficult to provide guidance, and the lack of public awareness of using legal cosmetics. On the indicator of communication between implementing agencies, there are obstacles, namely the leniency of criminal penalties and fines obtained by defendants who sell illegal cosmetics and the public is still interested in buying illegal cosmetics. In the economic, social, and political environmental factors, there are obstacles, namely the existence of a stigma in society regarding beauty, which must be white, which encourages buying interest in illegal cosmetics with instant results and low prices. Keywords: Policy, Consumer Protection, BPOM, Cosmetics

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	07 May 2025 03:39
Terakhir diubah:	07 May 2025 03:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86731

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir