PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Willy Wahyu, Astuti (2024) PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (10Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1839Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (1301Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945, dan menganalisis bentuk pengawasan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep pengangkatan dan pemberhentian menteri sebagai hak prerogatif presiden diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebelum Perubahan UUD 1945, Presiden memiliki kebebasan penuh untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian juga mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan DPR. Namun setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, Presiden tidak lagi dapat melakukan hal tersebut sembarangan karena semua proses terkait diatur oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Meskipun ini masih menjadi hak prerogatif Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa hak prerogatif ini tidaklah mutlak. Hak prerogatif Presiden tersebut tidak boleh digunakan sebagai hadiah politik, dalam hal pembubaran kementerian pun harus berdasarkan pertimbangan yang mendalam demi kepentingan negara dan bangsa. Terkait dengan mekanisme pengawasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan ruang pengawasan kepada DPR, LSM, dan masyarakat umum untuk melakukan pengawasan demi menjaga prinsip checks and balances dalam pemerintahan. Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri, UUD NRI 1945, This research aims to understand the concept of the president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and to analyze the forms of oversight of the president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers according to the UUD NRI 1945. This type of research is normative (juridical) legal research with a conceptual approach, a statute approach, and a historical approach. The results show that the concept of the appointment and dismissal of ministers as the president's prerogative is regulated in Article 17, paragraph (2) of the 1945 Constitution. Before the amendment of the 1945 Constitution, the president had full freedom to form, change, and dissolve ministries, as well as appoint and dismiss ministers without the approval of the DPR (House of Representatives). However, after the Third Amendment of the 1945 Constitution, the president can no longer do these things arbitrarily because all related processes are regulated by the State Ministry Law. Although this remains the president's prerogative, the Constitutional Court (MK) has emphasized that this prerogative is not absolute. The president's prerogative cannot be used as a political reward, and in the case of dissolving ministries, it must be based on deep considerations for the interest of the state and the nation. Regarding the oversight mechanism of the president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers, Indonesian legislation provides oversight space for the DPR, NGOs, and the general public to conduct oversight to maintain the principle of checks and balances in governance. Keywords: Appointment and Dismissal of Ministers, President's Prerogative, UUD NRI 1945

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	07 May 2025 10:02
Terakhir diubah:	07 May 2025 10:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86753

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir