KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

ERIKA , NOVALIA SANI (2024) KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK - ERIKA NOVALIA SANI.pdf

Download (70Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL - ERIKA NOVALIA SANI.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1477Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - ERIKA NOVALIA SANI.pdf

Download (1176Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi dana desa saat ini tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu melindungi aset negara dengan cara mengembalikan kerugian negara, hal ini terjadi karena antara kerugian negara yang dikorupsi lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan negara untuk penanganannya, oleh karena itu perlu adanya konsepsi untuk penyelesaiaanya melalui restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penanganan perkara terhadap tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice dan konsepsi restorative justice diberlakukan dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis economic of law dan dilengkapi dengan penelitian hukum empiris yaitu wawancara dengan Aparat Penegak Hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan tindak pidana korupsi dana desa dilaksanakan berdasarkan standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa baik secara formil ataupun materiil. Namun demikian antara jumlah kerugian keuangan negara yang dikembalikan dalam proses itu dengan biaya prosesnya masih lebih tinggi biaya prosesnya. Selanjutnya konsepsi restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa adalah dengan memperhitungkan nilai kerugian yang ditimbulkan dan perbandingan biaya proses yang dibutuhkan untuk penegakan tindak pidana korupsi dana desa. Apabila jumlah kerugian negara lebih kecil maka seharusnya bisa dilakukan dengan pola restorative justice, sehingga biaya prosesnya itu tidak lebih tinggi dari jumlah keuangan negara yang dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi dana desa. Kata kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa ii ABSTRACT APPLICATION OF RESORATIVE JUSTICE IN CASES THE CRIME OFCORRUPTION OF VILLAGE FUNDS By ERIKA NOVALIA SANI Law enforcement in cases of criminal acts of corruption in village funds is currently not in accordance with the aim of law enforcement of criminal acts of corruption itself, namely protecting state assets by returning state losses. This occurs because the state losses incurred in corruption are smaller than the costs incurred by the state to handle them, therefore there is a need for the concept to resolve it through restorative justice. This research aim to analyze the implementation of case handling for criminal acts of village fund corruption based on Prosecutor’s Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the concept of restorative justice applied in cases of criminal acts of village fund corruption This research uses a statutory and regulatory approach, a conceptual approach, an economic of law analysis approach and was complemented by empirical legal research, namely interview with Law Enforcement Officials at the Lampung High Prosecutor’s Office. The results of this research show that the handling of criminal acts of village fund corruption is carried out based on standard procedures regulated in the laws and regulations for eradicating criminal acts of village fund corruption, both formally and materially. However, the amount of state financial losses recovered in the process and the processing costs are still higher than the processing costs. Furthermore, the concept of restorative justice in cases of criminal acts of corruption in village funds is to take into account the value of the losses incurred and the comparison of processing costs required to enforce criminal acts of corruption in village funds. If the amount off loss to the state is smaller then it should be possible to do it a restorative justice pattern, so that the cost of the process is not higher than the amount of state funds returned by the perpetrator of the criminal act of corruption in village funds. Keywords: Restorative Justice, Corruption Crimes, Village Funds

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit: UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited: 08 May 2025 02:02
Terakhir diubah: 08 May 2025 02:02
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86771

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir