Try Gilbert Hutagalung, 1112011363 (2015) KEDUDUKAN PEJABAT NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (123Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (116Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (3391b) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (95Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (138Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (82Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (105Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (291Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (170Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (128Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (86Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK KEDUDUKAN PEJABAT NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG Oleh TRY GILBERT HUTAGALUNG Di bentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan perlakuan diskriminatif terhadap profesi Pegawai Negeri Sipil. Perlakuan diskriminatif tersebut adalah pembatasan atas hak persamaan dalam pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 119 dan 123 ayat (3) yang pada intinya adalah setiap PNS yang mencalon atau dicalonkan sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Hak apa saja yang diberikan kepada PNS yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai bupati/walikota di Provinsi Lampung?, dan Upaya hukum apakah yang dapat digunakan oleh PNS yang mengundurkan diri karena ketentuan UU ASN ini? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah, setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak yang masih dapat dipertahankan setelah PNS mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai pejabat negara adalah hak atas jaminan pensiun berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pensiun adalah telah mencapai batas usia sekurang-kurangnya 2 Try Gilbert Hutagalung 50 tahun dan telah melalui masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun, dan dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN juga menyatakan bahwa Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan uji materil (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Saran dalam penelitian ini ialah sebaiknya PNS yang telah mengundurkan diri untuk mempertahankan hak atas jaminan pensiun dan sebaiknya Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mempertimbangkan apabila ada seorang PNS yang mengundurkan diri untuk menjadi pejabat negara tidak terpilih agar mengangkat kembali sebagai PNS dengan mempertimbangkan kinerja atau SDM yang terkhusus pengalaman dan keahlian, akan sangat disayangkan apabila ada seorang PNS yang memiliki jam terbang yang tinggi tidak dimanfaatkan kembali kemampuannya. Kata Kunci: Kedudukan, Pejabat Negara, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara. ABSTRACT POSITION OF STATE OFFICIALS IN CONNECTION WITH RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN THE PROVINCE LAMPUNG BY TRY GILBERT HUTAGALUNG Establishment of Act No. 5 of 2014 concerning the civil state apparatus provide discriminatory treatment to the profession of civil servants. The discriminatory treatment is the restriction of the right to equality in government. In the provisions of Article 119 and 123 (3), which essentially is every civil servant who nominate or be nominated as state officials must resign in black and white as a civil servant since registering as a candidate. This provision is not in accordance with the provisions of Article 27 (1) and Article 28D (3) of the constitution of The Republic of Indonesia1945. That every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. As for the formulation of the problem in this research is any rights granted to civil servants who resigned due to run as regent or mayor in Lampung Province? And legal action if that can be used by civil servants who resigned because of the provisions of this Act of ASN. Approach to the problem which is used in this research is to use a normative juridical approach. As for the sources and types of data in this research is secondary data. The data obtained are then processed, after the data is processed and analyzed qualitatively in order to get a conclusion that lays out the facts obtained from research. Based on the result of research and discussion, it can be concluded that the rights which can still be retained after the servant civil resigned due to run for state officials are right to pension based on provision and Retirement Widow or Widower Employees, requirements that must be met to apply for retirement is reached the age limit at least 50 years and have been through years and have been through years of service at least 20 years, and in article 91 (3) of the Act states that ASN also guarantee public pensions and retirement PNS is given as old age income protection continuity, as the right and recognition of civil service. And remedies that can be done is to ask for a Judical Review to the Constitutional Court pursuant to Act No. 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court. Suggestions in this study is that civil servants should have resigned to retain the right to pension and Trustees Personnel Officer should be able to consider if there is a civil servant who resigned to become state officials elected not to repent as a Try Gilbert Hutagalung civil servant considering especially its performance or experience and axpertise, it would be unfortunate if there is a civil servant who has a high flying hours not recovered his ability. Keywords: Status, State Officials, Rights and Obligations of the State Civil Apparatus.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2961069 . Digilib |
| Date Deposited: | 22 Apr 2015 07:03 |
| Terakhir diubah: | 22 Apr 2015 07:03 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8762 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
