PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) (Analisis Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst)

JESITA OLIVIA, TRICIA HUTABARAT (2025) PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) (Analisis Putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (230Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2145Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1525Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sengketa Desain Industri yang terjadi antara Koffie F. Rombouts NV dengan DJKI terkait dugaan tidak adanya kebaruan pada permohonan pendaftaran Desain Industri Penyaring Kopi. Pokok permasalahan penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst., yaitu bagaimana pertimbangan hakim mengenai penerapan asas kebaruan dalam penilaian kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi oleh DJKI dan akibat hukum dari Penolakan Permohonan Desain Industri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian dekskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematis data. Hasil penelitian dan pembahasan adalah berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.JktPst mengenai penerapan asas kebaruan terhadap penilaian kebaruan Desain Industri Penyaring Kopi oleh DJKI, hakim menilai bahwa DJKI salah dalam menilai unsur kebaruan dan tidak memperhatikan perbedaan signifikan antara desain Koffie F. Rombouts NV dan dokumen pembanding. DJKI juga menggunakan dokumen pembanding yang diungkap setelah tanggal hak prioritas sebagai dasar penolakan, yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri. Akibat hukum dari penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Desain Industri pada putusan terkait yaitu DJKI harus membatalkan keputusan penolakan dan mengabulkan pendaftaran Desain Industri milik Koffie F. Rombouts NV yang dinyatakan telah memenuhi asas kebaruan. Kata kunci : Desain Industri, Penolakan, Kebaruan The industrial design dispute between Koffie F. Rombouts NV and the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) arose from the alleged lack of novelty in the registration application for an industrial design titled Coffee Filter, submitted by Koffie F. Rombouts NV. This issue aligns with the provisions of Article 2 of the Indonesian Industrial Design Law. The core problem addressed in Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, focusing on how the court assessed DJKI’s application of the novelty principle in evaluating the Coffee Filter design and the legal consequences resulting from the rejection of an industrial design application that had otherwise complied with applicable legal provisions. The type of research used is normative legal research with a descriptive research type, using the statute approach and judicial case study approaach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is conducted through literature study and document analysis. The data processing method involves data examination, classification, and systematization. The results of the research and discussion are based on the judicial 69/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, reveal that in applying the novelty principle to assess the novelty of the industrial design submitted by the Plaintiff, the Panel of Judges concluded that the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) erred in evaluating the novelty element. DJKI failed to consider the significant differences between the Plaintiff's design and the comparative documents used as a basis for rejection. Furthermore, DJKI relied on comparative documents that were disclosed after the date of priority, which contradicts the provision of Article 2 paragraph (3) of the Indonesian Industrial Design Law. The legal consequence is that the panel of judges ruled that DJKI must revoke its rejection decision and approve the registration of the Plaintiff’s Industrial Design, which has fulfilled the principle of novelty. Keywords: Industrial Design, Rejection, Novelty

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2308543211 . Digilib
Date Deposited:	26 May 2025 07:04
Terakhir diubah:	26 May 2025 07:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/87658

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir