KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MORATORIUM PENGIRIMAN PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) KE MALAYSIA PADA TAHUN 2022

RIAN , RAMANDA (2025) KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MORATORIUM PENGIRIMAN PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) KE MALAYSIA PADA TAHUN 2022. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
1. ABSTRAK.pdf

Download (1141Kb) | Preview
[img] File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1169Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf

Download (1169Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Jalinan kerja sama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Malaysia sudah terjalin sejak tahun 1957. Setidaknya sejak tahun 1970-an, Indonesia secara konstan telah menjadi negara dengan jumlah pekerja migran terbanyak yang dikirim ke Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejarah kebijakan pengiriman PMI ke Malaysia serta menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022. Meski dampak ekonomi yang timbul dari kerja sama ini cukup signifikan, berbagai kasus terhadap PMI di Malaysia telah terjadi, seperti adanya kasus kekerasan, diskriminasi, fasilitas hidup yang tidak mumpuni, kondisi tempat kerja yang tidak layak dan lain-lain. Hal tersebut yang mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022. Untuk menganalisis kebijakan luar negeri tersebut digunakan penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Dalam pengumpulan data, data dihimpun menggunakan teknik studi literatur, di mana data tersebut berasal dari situs web lembaga-lembaga negara bersangkutan, jurnal internasional serta media daring relevan lainnya. Kemudian, konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh K.J Holsti digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam moratorium pengiriman PMI ke Malaysia tahun 2022 didasarkan oleh adanya faktor-faktor pendukung penarikan kebijakan tersebut, baik dari internal maupun eksternal. Secara internal, faktor seperti adanya kepentingan nasional Indonesia, kondisi perekonomian serta kondisi sosial dan keamanan turut berkontribusi terhadap kebijakan ini. Adapun secara eksternal, isu seperti adanya permasalahan-permasalahan di lingkup global dan regional, acuan terhadap hukum internasional dan adanya isu-isu negara dunia dalam sistem internasional berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan ini. Kata kunci: kebijakan luar negeri, Pekerja Migran Indonesia, moratorium, Malaysia The cooperation in the field of employment between Indonesia and Malaysia has been established since 1957. At least since the 1970s, Indonesia has consistently been the country with the largest number of foreign workers sent to Malaysia. This study aims to look at the history of the policy of sending PMI to Malaysia and analyze the Indonesian Government's policy on the moratorium on sending PMI to Malaysia in 2022. Although the economic impact arising from this cooperation is quite significant, various cases against PMI in Malaysia have occurred, such as cases of violence, discrimination, inadequate living facilities, unsuitable workplace conditions and others. This prompted the Indonesian government to issue a policy of temporarily suspending PMI to Malaysia in 2022. To analyze this foreign policy, qualitative research with a descriptive analysis type was used. In data collection, data was collected using literature study techniques, where the data came from the websites of the relevant state institutions, international journals and other relevant online media. Furthermore, the concept of foreign policy proposed by K.J. Holsti is used as an analytical tool in this research. The results of this study are that Indonesia's foreign policy in the moratorium on sending migrant workers to Malaysia in 2022 is based on supporting factors for withdrawing the policy, both internally and externally. Internally, factors such as Indonesia's national interests, economic conditions, and social and security conditions also contribute to this policy. Externally, issues such as problems in the global and regional spheres, references to international law and issues of world countries in the international system contribute to this policy-making. Keywords: foreign policy, Indonesian Migrant Workers, moratorium, Malaysia

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit: 2308306564 . Digilib
Date Deposited: 05 Jun 2025 02:26
Terakhir diubah: 05 Jun 2025 02:26
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88059

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir