BLUE CARBON DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Bianca Aprilia , Yulizar (2025) BLUE CARBON DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (2155Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2153Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2155Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perubahan iklim global yang dipicu oleh gas rumah kaca telah menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan ekosistem laut dan wilayah pesisir. Sejumlah aktivitas manusia, seperti keberadaan industri di kawasan pesisir, penggunaan kapal berbahan bakar fosil, serta praktik perikanan intensif, menjadi kontributor utama emisi karbon yang memperparah kerentanan ekosistem tersebut. Sebagai upaya mitigasi, pendekatan blue carbon mulai mendapat pengakuan dalam kerangka hukum lingkungan internasional, dengan menekankan peran penting ekosistem pesisir dalam menyerap dan menyimpan karbon secara alami untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan blue carbon dalam hukum internasional serta implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah instrumen internasional seperti UNFCCC, Protokol Kyoto 1997, Paris Agreement 2015, serta kebijakan nasional termasuk Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Meskipun belum terdapat aturan internasional maupun nasional yang secara spesifik mengatur blue carbon, Indonesia telah memiliki sekitar 12 regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir. Implementasi blue carbon di Indonesia turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 13 tentang penanganan perubahan iklim dan poin 14 tentang ekosistem laut. Sebagai bagian dari upaya memenuhi target Kontribusi Nasional (NDC) dalam Paris Agreement, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai mekanisme pemanfaatan blue carbon, termasuk pasar karbon, pajak karbon, serta proyek konservasi seperti proyek Katingan Mentaya di Kalimantan Tengah. Kata kunci: blue carbon, mitigasi perubahan iklim, UNFCCC, Paris Agreement, kebijakan lingkungan Indonesia.   Global climate change, driven by greenhouse gas emissions, has significantly impacted the sustainability of marine and coastal ecosystems. Various human activities, such as coastal industrial operations, the use of fossil-fueled vessels, and intensive fishing practices, are major contributors to carbon emissions that exacerbate the vulnerability of these ecosystems. As a mitigation effort, the blue carbon approach has gained recognition within the framework of international environmental law, emphasizing the vital role of coastal ecosystems in naturally absorbing and storing carbon to reduce greenhouse gas emissions. This research aims to analyze the regulation of blue carbon under international law and its implementation in Indonesia. The method used is normative legal research with a statute approach, examining international instruments such as the UNFCCC, the 1997 Kyoto Protocol, the 2015 Paris Agreement, as well as national policies including Presidential Regulation No. 98 of 2021 on the Implementation of Carbon Economic Value. Although there are no specific international or national regulations governing blue carbon, Indonesia has issued around 12 regulations related to the management and protection of coastal ecosystems. The implementation of blue carbon in Indonesia also supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 13 on climate action and Goal 14 on life below water. As part of its efforts to fulfill the Nationally Determined Contribution (NDC) targets under the Paris Agreement, the Indonesian government has adopted various mechanisms for utilizing blue carbon, including carbon markets, carbon taxes, and conservation projects such as the Katingan Mentaya Project in Central Kalimantan. Keywords: blue carbon, climate change mitigation, UNFCCC, Paris Agreement, Indonesia’s environmental policy.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2301886253 . Digilib
Date Deposited:	10 Jun 2025 06:47
Terakhir diubah:	10 Jun 2025 06:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88209

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir