KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NASIONAL (Studi Kasus Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)

Indar Dwi , Handika (2025) KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NASIONAL (Studi Kasus Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (907Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (809Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terkait tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nasional, dengan studi kasus di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana implementasi tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan kasus, mengkaji regulasi nasional serta melakukan wawancara untuk memperoleh gambaran empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, negara melalui pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, ketidaksesuaian implementasi regulasi, serta keterbatasan anggaran daerah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dengan realitas pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bermutu sesuai amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta optimalisasi pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum kesehatan di Indonesia, khususnya dalam upaya mendorong pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kata kunci: Konstruksi Hukum, Tanggung Jawab Negara, Pelayanan Kesehatan Bermutu This study analyzes the legal construction of the state's responsibility in providing quality healthcare services based on the National Health Law, with a case study in Pesisir Barat Regency, Lampung Province. The primary focus is to examine the implementation of state responsibility in the provision of healthcare services at the regional level, as well as the obstacles encountered during its execution. This research employs a normative legal approach combined with a literature review and case study method, analyzing national regulations and conducting interviews to obtain empirical data from the field. The findings reveal that, normatively, both the central and regional governments hold constitutional obligations to ensure the provision of high-quality, equitable, and accessible healthcare services for all citizens. However, in practice, the implementation in Pesisir Barat Regency faces several challenges, including limited infrastructure, unequal distribution of healthcare personnel, inconsistencies in regulatory implementation, and budgetary constraints at the regional level. Furthermore, a significant gap persists between the service standards mandated by the National Health Law and the actual healthcare services delivered in the region. The study concludes that achieving quality healthcare services in accordance with Law No. 17 of 2023 requires strengthening regional regulations, enhancing healthcare human resources, improving infrastructure, and optimizing coordination and supervision between central and regional governments. It is hoped that this research will contribute to the development of health law policy in Indonesia, particularly in advancing the fulfillment of the right to health as a fundamental human right. Keywords: Legal Construction, State Responsibility, Quality Health Services.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2308387009 . Digilib
Date Deposited:	10 Jun 2025 07:03
Terakhir diubah:	10 Jun 2025 07:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88218

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir