FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG

ASNAN AMIRUL, MUKMIN (2025) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (1).pdf Download (374Kb) | Preview
	File PDF skripsifull (2).pdf Restricted to Hanya staf Download (2905Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SkripsiTanpaBabPembahasan.pdf Download (1989Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Di Kota Bandar Lampung, prevalensi stunting pada tahun 2023 tercatat sebesar 13,4%. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka tersebut hingga mencapai zero stunting pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam perubahan kebijakan penanganan stunting melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi penyerapan aspirasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung serta Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan PKK Dinas PPKB Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsinya dalam melakukan perubahan kebijakan. Suksesi kebijakan yang ditandai dengan penambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam APBD Perubahan 2023 serta alokasi dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp 250 ribu untuk setiap Posyandu aktif. Sementara itu, pemeliharaan kebijakan seperti pelaksanaan audit stunting, kunjungan lapangan, dan forum rembuk stunting lintas sektor. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala di lapangan, seperti keterlambatan distribusi bantuan gizi dan keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah tertentu. Kata Kunci: Stunting, Fungsi DPRD, Perubahan Kebijakan Publik, Advokasi Kebijakan Publik ABSTRACT Stunting is a public health problem that has a long-term impact on the quality of human resources. In Bandar Lampung City, the prevalence of stunting in 2023 was recorded at 13.4%. The local government targets to reduce this figure to reach zero stunting by 2024. Achieving this target requires the active involvement of various stakeholders, including the Regional People's Representative Council (DPRD). This study aims to analyze the function of the Bandar Lampung City DPRD in changing stunting handling policies through three main functions, namely the budget function, supervisory function, and aspiration absorption function. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The informants in this study include the Chairperson and Members of Commission IV of the Bandar Lampung City DPRD as well as the Functional Population and Family Planning and PKK of the PPKB Office of Bandar Lampung City. The results showed that the Bandar Lampung City DPRD has carried out its function in making policy changes. Policy succession is marked by the addition of a budget of Rp 2 billion in the 2023 APBD Perubahan and the allocation of Additional Food Provision (PMT) funds of Rp 250 thousand for each active Posyandu. Meanwhile, policy maintenance such as the implementation of stunting audits, field visits, and cross-sector stunting forums. However, policy implementation still faces several obstacles in the field, such as delays in the distribution of nutritional assistance and limited health workers in certain areas. Keywords: Stunting, DPRD Function, Public Policy Change, Public Policy Advocacy

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 328 Proses legislatif, parlemen
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301468631 . Digilib
Date Deposited:	10 Jun 2025 08:50
Terakhir diubah:	10 Jun 2025 08:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88292

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir