ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)

ZALAYETA, ANGGA (2025) ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (20Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3615Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (PPN) sebagaimana mestinya ke kas negara. Pelanggaran wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak tersebut, berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst merugikan pendapatan pada keuangan negara dapat dijatuhi dengan sanksi pidana denda berupa pokok pajak dan sanksi administratif berupa maksimal 4x denda pokok pajak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium pada tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dan apakah putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah memenuhi tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung I, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kulitatif. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis. Majelis hakim dalam pertimbangan yuridis sesuai dengan fakta persidangan dengan tidak menyetorkan 10% transaksi dari PT. Sigma dan PT. Pins untuk tahun pajak 2018 ke kas negara. Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) huruf i dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana denda pokok pajak senilai Rp386.194.974,00 ditambah dengan sanksi administratif berupa 4x denda pokok pajak. Pertimbangan filosofis terhadap terdakwa bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat serta pemulihan kerugian pada pendapatan negara seperti semula. Pertimbangan sosiologis atas nama Terdakwa ERS (55) ditujukan untuk memberikan manfaat serta agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam aspek pencegahan pelanggaran tindak pidana perpajakan, aspek rehabilitasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara, dan pembalasan kepada pelaku untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional berkaitan dengan memulihkan keseimbangan terhadap keuangan negara yang dirugikan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan bersalah bagi pelaku. Adapun saran dalam penelitian ini, kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan diharapkan memperhatikan pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terutama pada aspek filosofis yang mewujudkan rasa keadilan kepada masyrakat dengan mengutamakan memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Penulis berharap kepada penegak hukum terutama Hakim menerapkan hukum pidana sesuai tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Kata Kunci : Primum remedium, Tindak Pidana Perpajakan, Tujuan Pemidanaan Taxpayers have an obligation to deposit taxes that have been deducted or collected (VAT) as appropriate to the state treasury. Violations of taxpayers who do not pay the tax, based on Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst that harm revenue to state finances can be imposed with criminal sanctions in the form of a fine in the form of tax principal and administrative sanctions in the form of a maximum of 4x the tax principal fine. Based on this, the formulation of the problem in this study is: 1) What is the basis for the judge's consideration in the application of criminal law as a Primum remedium in tax crimes based on decision number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 2) Whether decision number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst has met the criminal objectives. This research uses a normative juridical approach and is supported by empirical juridical. The data used are primary data and secondary data, the data collection method in this study is a literature study, especially the Tax Law and its derivatives. The data analysis used is a legal interpretation data analysis that describes legal materials with field research. The resource persons in this study consisted of Judges at the Central Jakarta District Court, Prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office, Bandar Lampung I Primary Tax Service Office, Lecturer in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung, Lecturer in the State Administrative Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The results of the research and discussion show that the consideration of the panel of judges in the application of criminal law as a Primum remedium based on decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, namely juridical considerations in accordance with the facts of the trial by not depositing 10% of the transaction from PT. Sigma and PT. Pins for the 2018 tax year to the state treasury. The panel of judges argued that the defendant had been legally and convincingly proven to have committed the crime of not paying taxes that had been deducted or collected by provide benefits and so that the community does not do the same. The philosophical consideration of the defendant aims to create a sense of justice to the community as well as the recovery of losses in the country's revenue as before. The application of criminal law as a Primum remedium in Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, which is in accordance with the purpose of punishment in the aspect of preventing tax crime violations, rehabilitation aspects in recovering losses in state revenue, and retaliation to the perpetrators to deter and not repeat mistakes. Then in accordance with the purpose of criminalization in the National Criminal Code related to restoring the balance to the aggrieved state finances, as well as fostering a sense of remorse and guilt for the perpetrators. As for the suggestions in this study, judges in imposing criminal sentences, especially related to tax crimes, are expected to pay attention to juridical, philosophical, and sociological considerations, especially in philosophical aspects that realize a sense of justice to the people by prioritizing recovering losses in state revenue. The author hopes that law enforcement, especially judges, will apply criminal law according to the criminal purpose in the National Criminal Code as a form of conflict resolution by recovering losses in state revenue Keywords: Primum remedium, Tax Crimes, Criminal Purposes

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2308626434 . Digilib
Date Deposited:	12 Jun 2025 03:17
Terakhir diubah:	12 Jun 2025 03:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88344

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir