ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN TEORI FRAUD HEXAGON (Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023)

Rio, Kurniawan (2025) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI MENGGUNAKAN TEORI FRAUD HEXAGON (Studi Empiris Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2021-2023). Masters thesis, LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (225Kb) | Preview
	File PDF THESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2819Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF THESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2819Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Korupsi masih menjadi tantangan serius di Indonesia, menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah. Pemerintah provinsi, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat subnasional, memegang peran penting dalam upaya pencegahan korupsi namun masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat korupsi di pemerintah provinsi dengan kerangka Fraud Hexagon tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi menggunakan data sekunder BPKP, ICW, evaluasi SPIP, dan kapabilitas APIP pada periode 2019–2023. Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel terhadap jumlah dan intensitas kasus korupsi. Hasil menunjukkan kematangan SPIP (rasionalisasi) berpengaruh positif signifikan, sedangkan kapabilitas APIP (kapabilitas) berpengaruh negatif signifikan, menandakan pentingnya penguatan kontrol dan audit internal. Variabel tekanan, kesempatan, arogansi, dan kolusi tidak signifikan. Model hanya menjelaskan 9,92% variasi korupsi, mengindikasikan perlunya mempertimbangkan faktor lain seperti integritas individu, budaya organisasi, dan dinamika politik. Keterbatasan lain mencakup penggunaan proksi variabel yang terbatas dan dominasi pendekatan kuantitatif, yang mungkin kurang menangkap kompleksitas konteks lokal. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan teori Fraud Hexagon dalam konteks pemerintahan provinsi identifikasi variabel sebagai mitigasi korupsi. Rekomendasi praktis mencakup peningkatan kualitas dan cakupan data pemerintah daerah, penerapan survei sikap kepemimpinan untuk mengukur arogansi secara lebih valid, serta integrasi metode kualitatif untuk menangkap dinamika lapangan. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, dan praktisi didorong untuk mengembangkan model yang lebih holistik dan representatif terhadap realitas sektor publik Indonesia. Keywords: Korupsi, Fraud Hexagon, Pemerintah Provinsi, Sektor Publik, Indonesia Corruption remains a serious challenge in Indonesia, eroding public trust and hindering regional development. Provincial governments, as the frontline implementers of subnational policies, play a crucial role in anti-corruption efforts yet have been under-studied. This research analyzes the factors affecting corruption levels in provincial governments using the Fraud Hexagon framework pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion drawing on secondary data from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), Indonesia Corruption Watch (ICW), SPIP maturity evaluations, and APIP capability assessments for the period 2019–2023. Multiple linear regression was employed to evaluate each variable’s impact on the frequency and severity of reported corruption cases. Results indicate that SPIP maturity (rationalization) exerts a significant positive effect, whereas APIP capability (capability) exhibits a significant negative effect, underscoring the importance of strengthening internal control and audit mechanisms. Pressure, opportunity, arrogance, and collusion were not statistically significant. The model explains just 9.92% of corruption variance, suggesting the need to incorporate additional factors such as individual integrity, organizational culture, and political dynamics. Other limitations include reliance on limited proxy measures and a predominantly quantitative approach, which may not fully capture local contextual complexities. This study contributes by applying the Fraud Hexagon theory to the provincial government context and identifying key control variables for corruption mitigation. Practical recommendations include enhancing the quality and scope of subnational data, conducting leadership-attitude surveys to more validly measure arrogance, and integrating qualitative methods to capture field dynamics. Cross-stakeholder collaboration among government, academia, and practitioners is encouraged to develop a more holistic and representative model of Indonesia’s public sector realities. Keywords: Corruption, Fraud Hexagon, Provincial Government, Public Sector, Indonesia

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S2-Magister Manajemen
Pengguna Deposit:	2301555085 . Digilib
Date Deposited:	12 Jun 2025 07:45
Terakhir diubah:	12 Jun 2025 07:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88409

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir