ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PELAKU PEDOFILIA

M. Fajar Kusuma , Admadja (2025) ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PELAKU PEDOFILIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (74Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1804Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1652Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Double tranck system yang dikenakan kepada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, selain sanksi pidana adalah perlakuan kebiri kimia terhadap pelaku. Penetapan Kebiri kimia tidak serta merta berlaku untuk seluruh pelaku tindakan pedofilia tetapi bergantung kepada putusan Hakim, isu ini masih menjadi perdebatan, apakah perlakuan pedofilia ini mampu memberi efek jera kepada Pelaku dan tidak melanggar hak asasi dari pelaku. PP Nomor 70 Tahun 2020 memuat ketentuan yang secara sepsifik mengatur tindakan kebiri kimia, dimana pemasangan alat deteksi dan rehabilitasi dapat meminimalisir kejahatan seksual pada anak berupa sanksi tindakan kebiri kimia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Data Sekunder pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada dari Studi Putusan, Studi Perpustakaan berhubungan dengan penelitian. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Penerapan Double Track System pada Putusan 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan 42/PID/2021/PT TJK, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan pidana tambahan. Majelis hakim pada Putusan 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn memutuskan untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia sebagai upaya preventif, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam Putusan 42/PID/2021/PT TJK membatalkan pidana tersebut dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak. Meskipun demikian, kedua putusan sepakat bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan serius terhadap korban. Namun, terdapat perbedaan dalam penilaian unsur tindak pidana berat yang menjadi dasar pidana tambahan. Penerapan Double Track System dalam perspektif pemidanaan menunjukkan relevansi dengan teori gabungan yang mengakomodasi keadilan retributif dan rehabilitatif. Penguatan Landasan Hukum, Perlu dilakukan harmonisasi Undang - Undang agar penerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini dapat menghindari perbedaan penafsiran oleh majelis hakim di berbagai tingkat peradilan. Kata Kunci : Double Track System, Pedofilia, Anak, Kebiri Kimia The “double track” system applied to perpetrators of pedophilia means that, in addition to criminal penalties, offenders may be subjected to chemical castration. The imposition of chemical castration is not automatic for all pedophilia offenders but depends on the judge’s ruling. This issue remains controversial: does such treatment actually deter offenders, and does it infringe upon their human rights? Government Regulation No. 70 of 2020 specifically regulates chemical castration, stipulating that the installation of monitoring devices and rehabilitation programs can minimize child sexual offenses by imposing chemical castration as a sanction. The research method employed in this study is a normative juridical approach. The data sources for this thesis are secondary: factual realities drawn from case law studies and library research related to the topic. These data are then processed and analyzed qualitatively. The study’s findings on the application of the double track system in Decision No. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn and Decision No. 42/Pid/2021/PT Tjk reveal significant differences in the imposition of additional penalties. In Decision No. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, the panel of judges imposed chemical castration as a preventive measure, whereas the High Court in Decision No. 42/Pid/2021/PT Tjk annulled that sanction on the grounds that it did not satisfy the requirements of Article 81(5) of the Child Protection Law. Nevertheless, both decisions agree that the defendant was proven to have committed serious offenses against a child. The divergence lies in how the aggravating elements underlying the additional penalty were assessed. From a sentencing perspective, the application of the double track system demonstrates its alignment with a combined theory of retributive and rehabilitative justice. Strengthening the Legal Basis, There is a need to harmonize existing legislation so that additional penalties—such as chemical castration—have a clear and consistent legal foundation that aligns with the goals of criminal punishment. This would help avoid divergent interpretations by judges at different levels of the judiciary. Keywords: Double Track System, Pedophilia, Child,Chemical Castration

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2301120657 . Digilib
Date Deposited:	13 Jun 2025 01:22
Terakhir diubah:	13 Jun 2025 01:22
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88484

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir