ANALISIS KESIAPAN DIGITAL GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SMART PROVINCE DI PROVINSI LAMPUNG

RIZKI , AMELIA PUTRI (2025) ANALISIS KESIAPAN DIGITAL GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SMART PROVINCE DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (14).pdf Download (250Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL (26).pdf Restricted to Hanya staf Download (2470Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN (15).pdf Download (1862Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah Provinsi Lampung melalui penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2023 meraih urutan ketujuh SPBE terbaik di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital tersebut, yang mengindikasikan kurang optimalnya kesiapan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan digital governance pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan smart province. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam aspek tata kelola pemerintahan digital, khususnya dalam pengembangan smart province. Analisis terhadap hasil temuan menggunakan analisis yang mengadaptasi teori ereadiness framework STOPE Al-Osaimi et al. (2008) melalui domain utama kesiapan pemerintahan elektronik, meliputi strategi, teknologi, organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan, dengan berbagai sub-domain didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki perkembangan yang baik dalam aspek kebijakan dan regulasi, infrastruktur dasar dan penunjang TIK, kerja sama dengan berbagai stakeholders, serta dukungan dalam mencapai SDM digital. Tantangan besar yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Lampung mencakup kelemahan dalam pemerataan implementasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, kesiapan kuantitas dan kualitas SDM, interoperabilitas keseluruhan layanan elektronik, serta pemerataan infrastruktur teknologi umum. Temuan ini menunjukkan pentingnya membentuk satuan tugas dengan kolaborasi stakeholders khusus smart province, menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang terstruktur dan berjangka panjang, membangun strategi pengembangan SDM, mendorong pemerataan infrastruktur dan akses digital, serta mengupayakan penciptaan tata kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan adaptif. Kata Kunci: Digital Governance, E-Readiness, Integrasi Sistem Pemerintahan, Smart Province, Pemerintah Daerah

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2506650822 Digilib
Date Deposited:	17 Jun 2025 12:06
Terakhir diubah:	17 Jun 2025 12:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88933

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir