PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK (Studi Kasus Polda Lampung)

M. Ridho Urul Azmi , (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK (Studi Kasus Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
1. ABSTRAK.pdf

Download (1170Kb) | Preview
[img] File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1200Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf

Download (1200Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengakan hukum terhadap eksploitasi anak pada perlindungan eksploitasi terhadap anak di Kota Bandar Lampung telah terjamin dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan sebab berpengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak. Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Polisi pada Kepolisian Daerah Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak merupakan mekanisme penegakan hukum yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis. Penegakan hukum ini mencerminkan peran hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan harmoni dalam masyarakat. Sementara itu, eksploitasi anak mengacu pada tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Dan faktor Penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak adalah dalam penerapan penegakan hukum bagi anak dibawah umur yang memilih untuk bekerja di wilayah kota Bandar Lampung merupakan Anak ynag memiliki latar belakang yang mengharuskannya bekerja untuk mewujudkan dirinya, kebutuhan keluarganya, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya, yang meliputi unsur struktural dan substansi yang berkaitan dengan pekerja di bawah pengawasan pejabat pemerintah anak, serta faktor budayaatau kultural yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum. Saran dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah yang telah membuat peraturan perundang-undangan guna melindungi anak dapat bekerja sama dengan pihak KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk lebih dapat mensosialisasikan terkait UndangUndang tersebut kepada masyarakat betapa pentingnya seorang anak untuk masa depan dan mengajak masyarakat untuk turut serta melindungi anak dan bahkan telah ada peraturan khusus yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Dan Pemerintah tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih memastikan lagi bahwa hak-hak anak di Indonesia ini sudah terpenuhi, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan tidak ada lagi pekerja anak. Serta diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya, membiarkan anak bekerja atau tidak memberikan tindakan melihat anak yang hak-haknya tidak terpenuhi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Eksploitasi Pekerja Anak. Legal enforcement against child exploitation in the protection of child exploitation in Bandar Lampung City has been guaranteed in the Regulation of the Mayor of Bandar Lampung Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection. Children are important and must be considered because they have a major impact on the sustainability of the lives of society, nation, and state. The problems in this thesis are: How is the law enforced against perpetrators of criminal acts of exploitation of child labor and what are the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of criminal acts of exploitation of child labor. The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Police at the Lampung Regional Police and Criminal Law Division at the University of Lampung. The results of the research and discussion show that: Law enforcement against perpetrators of child labor exploitation is a protection mechanism provided to legal subjects through legal instruments, including written and unwritten rules. This protection reflects the role of law as a tool to realize justice, order, certainty, benefits, and harmony in society. Meanwhile, child exploitation refers to discriminatory actions or unfair treatment of children carried out by families or communities. And the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of child labor exploitation are in the application of legal protection for minors who choose to work in the Bandar Lampung city area, namely children who have a background that requires them to work to realize themselves, their family's needs, and external factors that influence them, which include structural and substantive elements related to workers under the supervision of government officials, children, as well as cultural factors related to lack of legal awareness. M. Ridho Urul Azmi The suggestion in this study is that the government that has made laws and regulations to protect children can work together with the KPAI (Indonesian Child Protection Commission) to be able to further socialize the Law to the community about how important a child is for the future and invite the community to participate in protecting children and there are even special regulations governing Child Protection. And the Government does not only make laws and regulations in such a way, but also ensures that children's rights in Indonesia have been fulfilled, there is no more violence against children and no more child labor. And it is hoped that law enforcement officers can carry out their duties, let children work or not take action when they see children whose rights are not fulfilled. Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Exploitation of Child Labor.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: 2506791555 Digilib
Date Deposited: 21 Jun 2025 08:20
Terakhir diubah: 21 Jun 2025 08:20
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/89293

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir