ANALISIS KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK TAHUN 2023 DALAM PEMUNGUTAN PKB DI BAPENDA PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kota Bandar Lampung)

VANIA , DAMAYANTI (2025) ANALISIS KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK TAHUN 2023 DALAM PEMUNGUTAN PKB DI BAPENDA PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kota Bandar Lampung). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (244Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (6Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kebijakan keringanan pajak tahun 2023 merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor (PKB). kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap tingginya angka tunggakan PKB dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan pelaksanaan kebijakan berdasarkan lima indikator ketepatan kebijakan menurut Nugroho Riant (2020), serta mengidentifikasi faktorfaktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan telaah terhadap dokumentasi tertulis. Analisis dilakukan terhadap kelima ketepatan muatan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keringanan PKB telah terpenuhi dalam indikator ketepatan muatan kebijakan dan ketepatan pelaksana kebijakan. Namun masih menghadapi kendala dalam indikator ketepatan target kebijakan, lingkungan kebijakan, dan proses kebijakan. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kesadaran wajib pajak, kualitas jaringan yang buruk, serta kurangnya intensitas sosialisasi kebijakan. Kebijakan keringanan pajak di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung berhasil mendorong peningkatan penerimaan daerah, namun belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Keringanan Pajak, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2506000856 Digilib
Date Deposited:	23 Jun 2025 07:45
Terakhir diubah:	23 Jun 2025 07:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/89446

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir