ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM TENTANG PRAPERADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/PK/PID/2010)

0852011184, Richi Andrean (2013) ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) DIANTARA HAKIM TENTANG PRAPERADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/PK/PID/2010). Digital Library.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (101Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (128Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (41Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENGESAHKAN Skripsi.pdf

Download (64Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Motto.pdf

Download (75Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (46Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
pngesahan.pdf

Download (93Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (64Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Sanwacana.pdf

Download (98Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Cover Skripsi Syarat Sarjana.pdf

Download (15Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Pengadilan Negeri dapat melaksanakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara sah. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam sidang pra peradilan Hakim mengeluarkan Dissenting Opinion dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan. Pada perkembangannya, dimana muncul kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya maka di indonesia diterapkan juga penggunaan Dissenting Opinion tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah? dan Bagaimanakah akibat hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pendapat terhadap putusan yang dijatuhkan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Perbedaan pendapat oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah dalam perkara ini terdapat dari Ketua Majelis yang berpendapat bahwa Putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Pertimbangan tersebut tentunya tidak sesuai dengan unsur Richi Andrean kepastian hukum, Ketua Majelis hakim mengajukan Dissenting Opinion karena memperjuangkan apa yang dianggapnya benar menurut tata cara peradilan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini hakim ketua menganggap tidak sesuai dengan tata cara dan wewenang peradilan yang berlaku dan kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak menimbulkan keresahan dan terwujud rasa keadilan bagi masyarakat. Akibat hukum adanya dissenting opinion tidak ada, karena masingmasing hakim mempunyai independensi pendapat. Sepanjang pendapatnya itu memang ada kepentingan diluar perkara yang bersangkutan. Terjadinya perbedaan pendapat Dissenting Opinion dalam anggota Majelis Hakim yang menimbulkan tidak tercapainya mufakat untuk mengambil putusan. Akan tetapi dissenting opinion dari Ketua Majelis yang diajukan dalam persidangan tersebut tidak dapat digunakan, dikarenakan suara Majelis yang lain lebih banyak. Maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Disarankan kepada Hakim dalam menggunakan kewenangan dissenting opinion harus didasarkan kepada pertimbangan yang cermat dan bijaksana, agar tidak merugikan kepentingan semua pihak.

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 28 Apr 2015 02:01
Last Modified: 28 Apr 2015 02:01
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8989

Actions (login required)

View Item View Item