PERAN PEMBINA DATA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran)

MUHAMMAD NOFLI, AZIZ (2024) PERAN PEMBINA DATA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK SKRIPSI - Muhammad Nofli Aziz.pdf Download (36Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI TANPA LAMPIRAN - Muhammad Nofli Aziz.pdf Restricted to Hanya staf Download (1314Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI BAB TANPA BAB 4 - Muhammad Nofli Aziz.pdf Download (638Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia di daerah merupakan wujud upaya perbaikan tata kelola data pada tingkat daerah. Terlebih lagi di Kabupaten Pesawaran, di mana masih sering ditemukan proses tata kelola data yang belum optimal. Hal ini terlihat dari data-data pemerintah yang belum dilengkapi dengan metadata sehingga sulit untuk diidentifikasi, basis data yang lemah dan rendahnya validitas data yang menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia, BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data memainkan peranan penting dalam terselenggaranya kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait peran BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data dalam pelaksanaan Kebijakan SDI di Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan didukung oleh data wawancara yang diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menumkan bahwa BPS Kabupaten Pesawaran sebagai pembina data telah melakukan tugas sebagaimana telah tertera dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Dalam aspek pemberian rekomendasi belum berjalan secara maskimal karena pemahaman dan kesadaran yang minim dari OPD. Pada aspek Pembinaan Statistik Sektoral sudah dilakukan secara rutin namun perwakilan OPD yang terus berubah-ubah membuat kegiatan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal. Pada aspek pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sktoral telah berjalan meski menemui beberapa kendala. Terakhir pada aspek pengecekan dan pengumpulan metadata telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Pesawaranmeski dalam praktiknya masih harus menghandel tugas walidata. Kata kunci : Satu Data Indonesia, Pembina Data, OPD Implementation of Indonesia's One Data Policy in the regions is a form of effort to improve data governance at the regional level. Moreover, in Pesawaran Regency, where data management processes are often found to be not yet optimal. This can be seen from government data that is not yet equipped with metadata so it is difficult to identify, weak databases and low data validity which causes errors in decision making. In implementing the One Data Indonesia Policy, BPS Pesawaran Regency as data supervisor plays an important role in the implementation of this policy. This research aims to provide an overview of the role of BPS Pesawaran Regency as a data supervisor in implementing the SDI Policy in Pesawaran Regency. The method used in this research is a qualitative method supported by interview data obtained from informants. The data collection technique in this research is to use primary and secondary data. The data analysis techniques used are data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results of the research indicate that BPS Pesawaran Regency as the data supervisor has carried out the tasks as stated in Presidential Decree Number 39 of 2019. In the aspect of providing recommendations, it has not run optimally due to minimal understanding and awareness from the OPD. In the aspect of Sectoral Statistics Development, it has been carried out routinely, however, the OPD representation continues to change, meaning that the development activities do not run optimally. In the implementation aspect, the Evaluation of the Implementation of Sectoral Statistics has been running despite encountering several obstacles. Finally, the aspect of checking and collecting metadata has been carried out by BPS Pesawaran Regency, although in practice it still has to handle the duties of the data guardian. Keywords : Satu Data Indonesia, Data Supervisor, OPD

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	08 Sep 2025 05:50
Terakhir diubah:	08 Sep 2025 05:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90289

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir