KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUHAMMAD RAFLY ROMERO PUTRA, SAIHU (2024) KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila (2).pdf Download (132Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Mahasiswa Unila (3).pdf Restricted to Hanya staf Download (1464Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 2055051004_Muhammad Faridz Al Hayat_Skripsi Tanpa Pembahasan - muhammad muhammad.pdf Download (2301Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan pembebasan BBNKB yang diberlakukan pada bulan april sampai dengan desember Tahun 2023 dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan pemungutan PKB dan BBNKB yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor PAD secara intens. Dikeluarkannya kebijakan ini juga untuk meringankan beban masyarakat dalam pemulihan ekonomi, maka diperlukan motivasi dan upaya pemberian keringanan berupa pengampunan dan/ atau penghapusan pajak kepada wajib pajak sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: 1) Mengapa dan bagaimanakah efektifitas dari berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan? 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan? Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Ogan Komering Ulu dan responden dari wajib pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan kebijakan ini. Selain itu, studi data penelitian juga diambil dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan memperoleh informasi yang komprehensif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Bahwa kebijakan ini berjalan efektif ditandai dengan tercapainya target pendapatan PKB dan BBNKB di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan persentase 108,77% dan 101,44% dan dengan tingkat kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dapat dikatakan cukup baik dengan tingkat persentase 31,04%. 2) Efektifitas implementasi kebijakan ini juga dapat dilihat dari respons positif oleh masyarakat yang merasa puas dan merasa terbantu terhadap kebijakan tersebut. Kata Kunci: Kebijakan, Penghapusan Sanksi, Samsat The policy of abolition of sanctions administrative PKB and reverse duty exemption of BBNKB was introduced in April until December 2023 Based on the law of the Governor of South Sumatra Province Regulation No. 6 Year 2023 with the aim of increasing the collection of PKB and BBNKB which is one of the sources of regional acceptance of the PAD sector intensively. Since this policy is also aimed at relieving the burden of the public in economic recovery, it is necessary to motivate and attempt to grant tax exemptions and/ or tax abolition to taxpayers so that this research is aimed to find out: 1) Why and how is effectiveness of implementation of the policy of abolishing motor vehicle tax sanctions and tax exemption of motor vehicle names in South Sumatra Province? 2) What are the supportive and inhibitory factors in the policy of removing motor vehicle tax sanctions and exemption from customs duties for motor vehicle names in South Sumatra Province? This thesis is an empirical jurisprudential study. The research data was collected through interviews with informants from Ogan Komering Ulu's Office of Single Roof Administration System and respondents from motor vehicle taxpayers who utilized this policy. In addition, research data studies are also taken and collected through library studies and obtained comprehensive information. The results of this study shows: 1) That this policy is running effectively is characterized by achieving the goal of PKB and BBNKB income in Ogan Komering Ulu district with percentages of 108.77% and 101.44% and with the rate of contribution of PKB and BBNKB to PAD Ogan Komering Ulu district which can be said quite well with the percentage rate of 31.04%. 2) The effectiveness of the implementation of this policy can also be seen from the positive response of the people who feel satisfied and helped with the policy. Keywords: Policy, Removal of Sanctions, Single Roof Administration System

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	09 Sep 2025 06:02
Terakhir diubah:	09 Sep 2025 06:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90402

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir