POPY, YULIANTI (2024) ASPEK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ESTETIKA DI KLINIK KECANTIKAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
Abstrak_Popy Yulianti_2222011047 - Popy Yulianti.pdf Download (129Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
Tesis Full_Popy Yulianti_2222011047_compressed - Popy Yulianti.pdf Restricted to Hanya staf Download (835Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
Tesis Tanpa Pembahasan_Popy Yulianti_2222011047_compressed - Popy Yulianti.pdf Download (665Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penyelenggaraan pelayanan estetika di klinik kecantikan, banyak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Pasal 137 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Tenaga medis juga wajib memberikan pelayanan estetika sesuai dengan dengan standar-standar yang ditetapkan serta kebutuhan kesehatan pasien. Oleh karena itu, banyak terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan estetika karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Permasalahan dari penelitian ini adalah: kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan estetika, perlindungan hukum para pihak dalam pelayanan estetika, serta tanggung jawab terhadap kelalaian dalam pelayanan estetika kepada pasien di klinik kecantikan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa; kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan estetika di klinik kecantikan harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, serta peraturan perundangan-undangan. Perlindungan hukum para pihak dalam pelayanan estetika di klinik kecantikan terjadi ketika tenaga medis telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Pasien mendapatkan perlindungan hukum setelah melaksanakan kewajibannya, serta klinik wajib memastikan tenaga medis menjalan standar-standar yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tenaga medis dapat ditinjau dari yaitu: pertama aspek administrasi, ketentuan tentang perijinan tenaga medis diatur dalam UU No. 13 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya dalam aspek perdata, tanggung jawab tenaga medis apabila melakukan wanprestasi dan PMH yang diatur dalam KUHPerdata. Ketiga, aspek pidana, apabila tenaga medis melakukan kelalaian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: kewenangan, tanggungjawab, pelayanan estetika. The maintenance of aesthetic services in a beauty clinic is much done by people who do not have the expertise and authority. Article 137 Paragraph 1 of Act No. 17 of 2023 on Health states that aesthetic services may be performed only by medical personnel who have the expertise and authority. The medical force is also obliged to provide aesthetic services per the established standards and the needs of the patient's health. Therefore, there is much negligence in maintaining the esthetic service because it does not comply with the prescribed conditions. The problems of this research are the authority of the medical and health personnel in aesthetic services, the legal protection of the parties in anesthetics services, as well as the responsibility for negligence in the esthetic service to patients in a beauty clinic. The research methods use normative research types, with descriptive research types. The problem approach to this research is the legislative approach. The data used is secondary data, data collection is done with a library study, and data analysis is done qualitatively. The results of research and discussion show that; the authority of the medical and health personnel in the aesthetic service in the beauty clinic should be by the competence and authority, as well as the regulations of the legislation. The legal protection of the parties in aesthetic service in a beauty clinic occurs when the medical personnel have provided medical services following the standards of the profession, standards of professional service, standard of operational procedures, and professional ethics, as well as the needs of the patient's health. Patients obtain legal protection after performing their duties, and the clinic is obliged to ensure that the medical staff adhere to the standards that have been established. The responsibility of the medical personnel can be reviewed from the following: first, administrative aspects, the provisions on the authorization of medical personnel regulated in Act No. 13 of 2023 on Health. Next, in the civil aspect, the responsibility for medical personnel when committing malprestations and acts against the law is regulated by the Covenant. Third, the criminal aspect, when medical personnel committing negligence is governed by the Code of Criminal Law. Keywords: collaboration, delegation of authority, health services
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum |
| Pengguna Deposit: | UPT . Dito Nipati |
| Date Deposited: | 09 Sep 2025 07:04 |
| Terakhir diubah: | 09 Sep 2025 07:04 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90422 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
