PENGATURAN PEMBATASAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (STUDI BANDING NEGARA INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TURKI)

Rafli Wirayudha, Satria (2024) PENGATURAN PEMBATASAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (STUDI BANDING NEGARA INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TURKI). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Aldi Pratama.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Aldi Pratama.pdf Restricted to Hanya staf Download (2284Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN - Aldi Pratama.pdf Download (2149Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia dengan negara Korea Selatan dan Turki. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, perbandingan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan persyaratan berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, persyaratan tersebut menyesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh negara Indonesia yang multi etnis serta ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda yang berpotensi besar sebagai faktor dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. Sedangkan Korea Selatan di atur dalam Pasal 67 Constitution of the Republic of Korea dan Pasal 16 Ayat 1 Public Official Election Act Chapter 2 Voting Franchise And Electoral Eligibility dengan persyaratan berusia minimal 40 tahun dan telah tinggal di Korea Selatan selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak hari pemilihan, dimaksudkan agar kandidat memiliki pengalaman hidup dan kedewasaan yang cukup untuk menangani kompleksitas dan tanggung jawab kepresidenan, menjamin bahwa calon presiden memiliki pemahaman yang mendalam dan terkini mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan politik negara, serta mengurangi risiko pengaruh asing atau keterpisahan dari urusan dalam negeri. Pada negara Turki di atur dalam Pasal 101 Konstitusi Turki dan Pasal 6 Electoral Eligibility pada Presidential Elections Law Number 6271, dengan persyaratan berusia di atas 40 tahun dan memiliki pendidikan tinggi, persyaratan tersebut memastikan bahwa kandidat memiliki pengalaman hidup dan politik yang luas, memiliki wawasan untuk menangani tanggung jawab kepresidenan secara efektif yang sangat penting bagi stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan. Kata Kunci : Pembatasan Usia, Pengaturan, Presiden dan Wakil Presiden This study aims to analyze the comparison of the minimum age requirement regulations for presidential and vice-presidential candidates in Indonesia with those in South Korea and Turkey. This research uses normative legal methods with a conceptual approach, legislation, comparison, and case studies. The results of this study indicate that the regulation in Indonesia is contained in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, with the requirement of being at least 40 years old or having experience holding a position elected through general elections, including regional heads. These requirements are adjusted to the conditions experienced by Indonesia, which is multi-ethnic, and the availability of potential young leader candidates as a factor of the demographic bonus owned by the Indonesian nation. Meanwhile, in South Korea, it is regulated in Article 67 of the Constitution of the Republic of Korea and Article 16 Paragraph 1 of the Public Official Election Act Chapter 2 Voting Franchise and Electoral Eligibility, with the requirement of being at least 40 years old and having lived in South Korea for 5 (five) years or more since the election day. This is intended to ensure that candidates have sufficient life experience and maturity to handle the complexities and responsibilities of the presidency, guaranteeing that presidential candidates have a deep and current understanding of the country's social, economic, and political dynamics, and reducing the risk of foreign influence or detachment from domestic affairs. In Turkey, it is regulated in Article 101 of the Turkish Constitution and Article 6 Electoral Eligibility in Presidential Elections Law Number 6271, with the requirement of being over 40 years old and having higher education. These requirements ensure that candidates have extensive life and political experience, and the insight to handle presidential responsibilities effectively, which is crucial for the stability and continuity of the government. Keyword: Age resctriction, Regulations, President and Vice President

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	09 Sep 2025 07:46
Terakhir diubah:	09 Sep 2025 07:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90441

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir