0912011341, MEGA PUTERI (2013) PERTANGGUNG JAWABAN BAGIAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI KOPERASI DI PROVINSI LAMPUNG. Digital Library.
|
File PDF
abstarct translate mega puteri.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
bab 1 koperasi full.pdf Download (75Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (46Kb) |
|
|
File PDF
cover.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI - koperasi full.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
daftar pustaka 1.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Halaman Pengesahan.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
motto.pdf Download (24Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAn.pdf Download (48Kb) | Preview |
|
|
File PDF
persetujuanmega.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (14Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Pada perkembangan ekonomi, permasalahan industri atau perdagangan yang sering dibicarakan adalah persoalan pemberian modal. Sebab pemberian modal merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukannya salah satunya (koperasi). Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, pemberian modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pemberian modal baik secara perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dalam pemberian modal dengan koperasi sangat terkait menimbang bagaimana koperasi itu dapat terlaksana dengan adanya pemberian modal bagi koperasi. Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung (2) Apa sajakah faktor penghambat dalam pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan terhadap objek. Hasil penelitian yang didapat bentuk pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung adalah : (1) menyerahkan laporan akhir tahun kepada kepala dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. (2) bentuk pertanggung jawaban dari UMKM kepada Badan Layanan Umum Daerah adalah dengan mengajukan proposal bersyarat dan pengangsuran pengembalian pinjaman modal tepat waktu. Faktor penghambat yang dihadapi bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung adalah: (1) faktor musibah bencana alam, broken home, perceraian atau nasabah meninggal dunia. (2) tidak terealisasi nya pinjaman modal di karenakan pengajuan modal yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan atau meminta lebih dari yang di tetapkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas bahwa pertanggung jawaban bagian keuangan BLUD dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung yaitu pertanggung jawaban kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperindag dengan memberikan laporan akhir tahun. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan mengajukan laporan pertanggung jawaban peminjaman modal per triwulan sehingga bisa lebih terinci lagi dan dengan melakukan pendekatan kepada peminjam agar tidak terjadi nya faktor penghambat seperti perceraian/broken home Abstract In the economic development, industrial or trading problems that often spoken is the problem of giving the business capital because it is an important issue in establishing which is economic enterprise as one of them. In the article 1 number 7 of Government rules No. 44 in 2008, giving a capital is all activities to invest a capital either by local investment in local country or foreign capital to have business in Indonesia. Giving the capital personally or corporation which invests local capital investment or international capital investment. The investment has been part of national economy and it is has been placed as an effort to increase national economy development and local economy. There is a close relation between giving the capital business and economic enterprise. The economic enterprise can run well if there is a support from giving the business capital. The problems in this research are : (1) What is the format of justification from Financial Departement of the Local General Service Board in giving the business capital to economic enterprise in Lampung Province (2) What are the inhibiting factors of the justification Financial Departement of the Local General Service Board in giving the business capital to economic enterprise in Lampung Province. The problems’ approach of the research was done by the normatif and empiric approach. The primary and secondary data were used as data sources. Primary data are the data from an informant that have connected with the research objects. Secondary data are the data from the bibliography toward the legal materials. In this research, the writer used qualitatif analysis method. It has been done by describing the fact or the situation of an object. The research’s results format of justification from financial departement of the local general service board in giving the business capital to economic enterprise in Lampung Province are : (1) Submitting the annual final reports to the economic enterprise department, UMKM, trading and industry. (2) The justification format from UMKM to The Local General Service Board is by proposing conditional proposals and returning the capital loan on time. The inhibiting factors faced by the justification financial department of the Local General Service Board in giving the business capital to economic enterprise in Lampung Province are : (1) natural disaster factors, broken home, divorced or passed away clients. (2) the unreleased capital loan because the number of loan does not fit with the standard number decided or asks for more than it. The conclusion can be summarized from the explanations above that the justification from Financial Departement of the Local General Service Board in giving the business capital to economic enterprise in Lampung Province is the justification to the Governor through the head of Economy Enterprise, Trading and Industry by submitting the annual final report. The writer suggests that there should be a justification of capital loan per three months so it can be more detailed and do the approachment to the borrowers or creditors in order to avoid the appearance of inhibiting factors like divorced or broken home
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 28 Apr 2015 02:11 |
| Terakhir diubah: | 28 Apr 2015 02:11 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9081 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
