PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI SEL PENGASINGAN (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Prabumulih)

Dandi Prayoga, Putra Pratama (2025) PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI SEL PENGASINGAN (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Prabumulih). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (205Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2004Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1920Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Narapidana memiliki hak yang harus di akui dan dilindungi meskipun tengah menjalani proses masa hukuman terkhusus di dalam sel pengasingan, karena hak yang dirampas hanyalah status kemerdekaannya saja sedangkan hak – hak lainya masih bisa di dapatkan dan di rasakan. Namun pada kenyataannya, hak – hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti kasus yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat terpenuhinya hak-hak mereka selama di dalam sel pengasingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendektakan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa perundang – undangan, doktrin, penelitian terdahulu. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan implikasi hukum dilapangan melalui data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Keseluruhan data yang di peroleh kemudian di analisis dengan analisis kualitatif serta penafsiran huku untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Keì pala Keì satuì an Peì ngamanan Ruì tan Keì las II B Prabuì muì lih, Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rutan Prabumulih berusaha memenuhi hak-hak dasar narapidana, dengan tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang wajib didapatkan narapidana saat berada di dalam rumah tahanan negara seperti makan dan minum yang tetap diberikan, fasilitas kesehatan seperti obatobatan, dan fasilitas ibadah yang tetap disediakan, serta membagi narapidana yang berada dikurungan sunyi ke sel mapenaling agar tidak terlalu berdesak-desakan, namun hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti lama waktu narapidana melebihi waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undanganan Seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Faktor penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak narapidana termasuk over kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman petugas mengenai regulasi yang ada. Saran penelitian ini adalah agar penegak hukum meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan serta pemahaman hukum, perbaikan fasilitas, dan peì nguì atan reì guì lasi inteì rnal dan standar opeì rasional proseì duì r (SOP) khuì suì s meì ngeì nai peì laksanaan sanksi peì ngasingan di lingkuì ngan peì masyarakatan, agar teì rdapat keì jeì lasan duì rasi, Hak-Hak yang teì tap haruì s dipeì nuì hi, proseì duì r peì laksanaan, seì rta meì kanismeì peì ngawasan yang keì tat dalam peì laksanaan seì l peì ngasingan Kata Kunci: Perlindungan Hak, Narapidana, Sel Pengasingan Prisoners have rights that must be recognized and protected even while serving their sentences, especially in solitary confinement. The only right deprived is their freedom, while other rights are still available and enjoyed. However, in reality, prisoners' rights are not fully fulfilled, as is the case at the Class II B Prabumulih State Detention Center. The main focus of this study is to determine and understand how legal protection is provided to prisoners sentenced to solitary confinement and the factors that hinder the fulfillment of their rights while in solitary confinement. The research methods used in this study are normative and empirical juridical approaches. The normative juridical approach is used to examine secondary data in the form of legislation, doctrine, and previous research. The empirical juridical approach is used to illustrate the legal implications in the field through primary data sourced from interviews with relevant sources. All data obtained are then analyzed using qualitative analysis and legal interpretation to draw systematic conclusions. The informants for this study included the Head of the Security Unit of Class II B Prabumulih Detention Center, inmates at the Class II B Prabumulih State Detention Center, and a lecturer in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. The results of the study indicate that although the Prabumulih Detention Center strives to fulfill the basic rights of inmates, by continuing to provide the facilities required of inmates while incarcerated, such as food and drink, health care facilities such as medication, and prayer facilities. Inmates in solitary confinement are also divided into separate cells to minimize overcrowding, inmates' rights are not fully met, as inmates' sentences exceed the time stipulated in laws and regulations, such as Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and State Detention Centers. The main inhibiting factors in fulfilling inmates' rights include overcrowding, limited facilities and infrastructure, and staff's lack of understanding of existing regulations. The research suggests that law enforcement officers should improve their capacity through training and legal understanding, facility improvements, and strengthening internal regulations and standard operating procedures (SOP) specifically regarding the implementation of isolation sanctions in correctional settings, ensuring clarity regarding duration, rights that must be fulfilled, implementation procedures, and strict oversight mechanisms for the implementation of isolation. Keywords: Rights Protection, Prisoners, Isolation Cells

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507966911 Digilib
Date Deposited:	10 Oct 2025 08:42
Terakhir diubah:	10 Oct 2025 08:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91013

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir