COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN MESUJI

ANDRI . , JASMAN (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN MESUJI. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (196Kb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF DISERTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2255Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia suatu daerah dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan fokus pada bentuk kolaborasi, faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi, serta bagaimana kinerja collaborative governance dan konsep penyelesaian stunting. Studi ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana unsur-unsur dalam teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson et al. (2015). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui forum group disscussion terhadap informan kunci dari unsur pemerintah daerah, Akademisi dari peneliti Bappelitbangda, Sektor Swasta, Media, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanggulangan stunting telah difasilitasi melalui kebijakan formal seperti pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Faktor pendukung penanganan stunting yakni komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta adanya program-program kolaborasi lintas sektor. Namun, implementasi kolaborasi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, tumpang tindih peran instansi, minimnya forum dialog antar aktor, serta terbatasnya kapasitas teknis dan sumber daya. Peran serta masyarakat dan sektor non-pemerintah (swasta) juga masih minim, sehingga proses kolaborasi belum bersifat inklusif dan berkelanjutan. Jika ditinjau dari kerangka teori Emerson, ditemukan bahwa unsur shared motivation telah tumbuh melalui komitmen politik dan kesadaran bersama. Namun, principled engagement belum sepenuhnya berkembang. Demikian pula, capacity for joint action masih terbatas pada struktur formal. Penelitian ini merekomendasikan diperlukannya penguatan tata kelola kolaborasi melalui Ruang Interaksi Multipihak, Kepemimpinan Kolektif dengan Pelibatan Aktor nonPemerintah, Integrasi Sistem Informasi Lintas Sektor Kata kunci: Kabupaten Mesuji, Kolaborasi Lintas Sektor, Stunting, Tata Kelola Kolaboratif, Stunting is a complex and multidimensional public health problem, which not only impacts individual health but also on the quality of human resources in an area in the long term. This study aims to analyze the dynamics of collaboration in stunting management in Mesuji Regency, Lampung Province with a focus on the form of collaboration, supporting factors and challenges faced, as well as how collaborative governance performs and the concept of stunting settlement. This study also aims to examine how the elements in the theory of collaboration proposed by Emerson et al. (2015). The research uses a descriptive qualitative approach. The data collection technique was carried out through a group discussion forum with key informants from local government elements, academics from Bappelitbangda researchers, the Private Sector, the Media, and the Community. The results of the study show that collaboration in stunting control has been facilitated through formal policies such as the establishment of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS). Supporting factors in handling stunting are the commitment and support of local governments as well as the existence of crosssector collaboration programs. However, the implementation of collaboration is still faced with a number of challenges such as weak cross-sector coordination, overlapping agency roles, lack of dialogue forums between actors, and limited technical capacity and resources. The participation of the community and the nongovernmental (private) sector is also still minimal, so the collaboration process is not inclusive and sustainable.If viewed from Emerson's theoretical framework, it is found that the element of shared motivation has grown through political commitment and shared awareness. However, principled engagement has not fully developed. Similarly, the capacity for joint action is still limited to formal structures. This study recommends the need to strengthen collaborative governance through Multistakeholder Interaction Spaces, Collective Leadership with the Involvement of Non-Governmental Actors, Cross Sector Information System Integration Keywords: Collaborative Governance, Cross-Sector Collaboration, Mesuji Regency, Stunting

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S3-Doktor Studi Pembangunan
Pengguna Deposit:	2507004902 Digilib
Date Deposited:	15 Oct 2025 06:06
Terakhir diubah:	15 Oct 2025 06:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91121

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir