Aldi Yoga, Pratama (2025) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN TENAGA KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PASIEN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 15/PID/2020/PT.TJK). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (312Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1236Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1123Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Keseimbangan yang apik antara perlindungan pasien di bawah hukum dan penghormatan terhadap komunitas medis harus dijaga ketika penegak hukum menargetkan tenaga kesehatan yang kelalaiannya menyebabkan kematian pasien. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim atas hukuman dalam kasus ini terkait dengan kasus kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien berdasarkan Putusan Nomor 15/PID/2020/PT.Tjk. Melalui wawancara dengan narasumber terkait, pendekatan yuridis empiris mendukung metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan wawancara ahli dengan hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan dosen hukum kesehatan. Komponen-komponen tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, serta peraturan terkait lainnya, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kelalaian oleh tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian penerima layanan kesehatan. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang ada, termasuk keterangan ahli, serta menilai unsur kelalaian dari segi profesionalisme dan standar tindakan medis. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, pidana tetap dijatuhkan karena tindakan kelalaian berat yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki akibat yang serius. Penulis menilai pendekatan pidana harus diterapkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan asas ultimum remedium dan keadilan restoratif. Selain itu, peran MKDKI perlu dioptimalkan untuk memberi pertimbangan etik dan disiplin sebelum perkara medis dibawa ke ranah pidana, guna membedakan secara jelas antara pelanggaran kode etik dan tindak pidana. Saran dalam penelitian ini adalah agar tenaga medis lebih berhati-hati dalam praktik pelayanan dengan mematuhi batas kewenangan dan SOP yang berlaku. Aparat penegak hukum juga diharapkan mengedepankan prinsip ultimum remedium dan memperkuat peran lembaga etik seperti Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum memproses pidana, guna menciptakan keadilan yang seimbang antara perlindungan pasien dan penghormatan profesi medis.
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus |
Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
Pengguna Deposit: | 2507394462 Digilib |
Date Deposited: | 15 Oct 2025 07:16 |
Terakhir diubah: | 15 Oct 2025 07:16 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91179 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |