Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung

Nadia Fitri, Wulandari (2025) Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK.pdf Download (146kB) | Preview
	Text 3. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text 2. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tata Kelola Pelayanan Administrasi di BPSDM Provinsi Lampung”. Permasalahan utama penelitian adalah belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola pelayanan administrasi di instansi tersebut. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung kewajaran dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pelayanan administrasi di BPSDM Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Landasan teori yang dipakai adalah teori tata kelola pelayanan administrasi menurut Wa Ode Aina (2024) yang mencakup lima indikator utama, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator independensi serta kewajaran dan kesetaraan telah berjalan baik. Hal ini tercermin dari sikap netral aparatur, pelayanan yang tidak berpihak, serta pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh pengguna layanan tanpa diskriminasi. Namun, indikator keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab belum sepenuhnya optimal. Standar pelayanan, prosedur, biaya, dan jangka waktu belum dipublikasikan secara terbuka, pelaporan kinerja masih sebatas administratif tanpa evaluasi substantif, sementara mekanisme sanksi belum konsisten. Selain itu, tanggung jawab pelayanan masih terbatas karena kritik dan saran belum terdokumentasi serta ditindaklanjuti secara sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pelayanan administrasi di BPSDM Provinsi Lampung sudah memiliki pondasi cukup baik, namun memerlukan penguatan pada aspek keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 320 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	2507628492 Digilib
Date Deposited:	15 Oct 2025 08:45
Last Modified:	15 Oct 2025 08:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91204

Actions (login required)

View Item