KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 (Studi pada Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa)

DAVID , SETIAWAN (2025) KOALISI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 (Studi pada Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF File ABSTRAK - DAVID SETIAWAN.pdf Download (218Kb) | Preview
	File PDF File FULL SKRIPSI - DAVID SETIAWAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1534Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF File FULL SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - DAVID SETIAWAN.pdf Download (1262Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini mengkaji koalisi Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2024, fokus pada ketidakselarasan pola koalisi antara tingkat nasional dan daerah, dengan tujuan mengetahui aktor penggagas koalisi, menganalisis penyebab terjadinya ketidakselarasan pola koalisi antara tingkat nasional dan daerah, dan mengkaji faktor-faktor motivasi pembentukan koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam pemilihan gubernur Lampung tahun 2024. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara dengan elit partai, akademisi, dan pemantau pemilu, serta analisis dokumen artikel berita online. Teori motivasi kebijakan Anthony Downs dan teori kekuasaan Kartz & Mair menjadi kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor pembentukan koalisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi Gerindra-PKB di Lampung dipicu oleh motivasi kekuasaan, meskipun kedua partai berseberangan di tingkat nasional. Aktor kunci penggagas koalisi melibatkan elit nasional Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar serta inisiatif lokal Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra) yang melakukan lobi intensif kepada PKB. Koalisi ini bersifat pragmatis-transaksional, mengutamakan elektabilitas calon, penggabungan basis massa, serta kombinasi identitas Lampung-Jawa. Meski mengusung program kerakyatan seperti infrastruktur dan makanan bergizi gratis, implementasinya dinilai minim solusi konkret dan lebih bersifat seremonial. Ketidakselarasan koalisi nasional-daerah mencerminkan fleksibilitas politik lokal dalam merespons dinamika elektoral, di mana pragmatisme kekuasaan mengalahkan koherensi ideologi-kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi koalisi berbasis kebijakan dan peningkatan literasi politik masyarakat untuk mendorong akuntabilitas partai. Temuan ini memperkaya kajian politik elektoral dengan menegaskan kompleksitas hubungan nasional-daerah dalam strategi koalisi di Indonesia. Kata Kunci: Koalisi, Partai Politik, Motivasi, Kekuasaan. This research examines the coalition between the Gerindra Party and the PKB in the 2024 Lampung Gubernatorial Election, focusing on the misalignment of coalition patterns between national and regional levels. The research aims to identify the key actors initiating the coalition, analyze the causes of this misalignment, and investigate the motivational factors behind the Gerindra-PKB coalition formation. A descriptive qualitative method was employed, utilizing interviews with party elites, academics, election observers, and analysis of online news articles. Anthony Downs' policy motivation theory and Katz & Mair's power theory served as analytical frameworks to identify coalition-building factors. Findings reveal that the Gerindra-PKB coalition in Lampung was driven by power motivations, despite their opposing stances at the national level. Key initiators included national elites Prabowo Subianto and Muhaimin Iskandar, alongside local actor Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra), who conducted intensive lobbying with PKB. The coalition adopted a pragmatic-transactional approach, prioritizing candidate electability, merging voter bases, and combining Lampung-Javanese identity appeals. Though promoting populist programs such as infrastructure development and free nutritious meals, implementation lacked concrete solutions and leaned toward ceremonial symbolism. The national-regional coalition misalignment reflects local political flexibility in responding to electoral dynamics, where power pragmatism supersedes ideological-policy coherence. The study recommends strengthening policy-based coalition regulations and enhancing public political literacy to foster party accountability. These findings enrich electoral politics studies by highlighting the complexity of national-regional relationships in coalition strategies within Indonesia. Keywords: Coalition, Political Parties, Motivation, Power.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	16 Oct 2025 07:08
Terakhir diubah:	16 Oct 2025 07:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91309

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir