PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PIDANA RINGAN PADA PERKARA CONCURSUS TINDAK PIDANA MELANGGAR PERINTAH DINAS DAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 52 K/PM.I-04/AD/VII/2021)

Yosafat , Rajagukguk (2025) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PIDANA RINGAN PADA PERKARA CONCURSUS TINDAK PIDANA MELANGGAR PERINTAH DINAS DAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 52 K/PM.I-04/AD/VII/2021). HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	Text ABSTRAK - Yosafat Rajagukguk.pdf Download (240kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN - Yosafat Rajagukguk.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN -Yosafat Rajagukguk.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Putusan Majelis Hakim dalam persidangan harus dapat memenuhi setiap aspek pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis, namun terkadang terdapat beberapa putusan yang dirasa kurang dapat memenuhi aspek- aspek pertimbangan tersebut. Seperti halnya dalam kasus concursus tindak pidana melanggar perintah dinas dan tindak pidana melakukan pemaksaan dengan kekerasan yang dipersidangkan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Nomor Putusan: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan pidana yang ringan dalam perkara concursus tindak pidana melanggar perintah dinas militer dan tindak pidana melakukan pemaksaan dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor: 52-K/PM.I-04/AD/VII/2021), dan Apakah putusan hakim dalam surat putusan Nomor: 52-K/PM.I04/AD/VII/2021 Pengadilan Miiter I-04 Palembang sudah memenuhi unsur keadilan substantif. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji hukum sebagai kaidah norma atau regulasi pada berbagai kajian berdasarkan teori serta konsep- konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan secara langsung kepada narasumber berupa wawancara terhadap masalah yang diteliti. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data dan interpretasi data. Analisis data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan dengan baik akan penggunaan pertimbangan yuridis dalam pemberian keputusan, namun apabila merujuk terhadap aspek pertimbangan filosofis dan sosiologis, penulis berpendapat Majelis Hakim belum mempertimbangan dengan II baik aspek-aspek tersebut. Mengenai aspek filosofis berdasarkan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam bulan merupakan hukuman yang cukup ringan. Hukuman ringan tersebut menurut penulis tidak memberikan pembalasan yang setimpal akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai aspek pertimbangan sosiologis, pemberian hukuman ringan oleh Majelis Hakim dianggap kurang keras dan tegas seperti sebagaimana seharusnya hukuman tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga efek cegah bagi prajurit militer lainnya. Adapun putusan Majelis Hakim dengan memberikan pidana ringan dianggap kurang sesuai dengan teori keadilan vindikatif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu dimana suatu kasus dianggap adil apabila pelaku diberikan pidana atau denda sesuai dengan besarnya kejahatan yang telah diperbuat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat lah berdampak besar mulai dari mencoreng nilai-nilai yang dipegang oleh Prajurit Militer seperti nilai-nilai dalam Pancasila dan nilai-nilai dalam keprajuritan, serta mencoreng pandangan masyarakat terhadap citra instansi TNI. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan dapan memenuhi setiap aspek pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan aspek pertimbangan sosiologis, dan juga dapat mengedepankan pemenuhan asas keadilan terhadap pihak korban maupun pihak pelaku tindak pidana. Pemerintah juga diharapkan mengisi kekosongan hukum mengenai tindak pidana kejahatan seksual terhadap sesama jenis dengan menetapkan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	. . Yulianti
Date Deposited:	16 Oct 2025 07:33
Last Modified:	16 Oct 2025 07:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91315

Actions (login required)

View Item