PENERAPAN PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Putusan KPPU)

Selia , Mardiana (2025) PENERAPAN PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Putusan KPPU). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Selia Mardiana.pdf Download (636Kb) | Preview
	File PDF Skripsi full - Selia Mardiana (1).pdf Restricted to Hanya staf Download (2259Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi full tanpa pembahasan - Selia Mardiana (1).pdf Download (2259Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perubahan Perilaku diatur dalam tata cara penanganan perkara sebagai bentuk tanggapan KPPU terhadap peningkatan kompleksitas perkara persaingan usaha, sehingga proses penanganan perkara perlu memperhatikan prinsip sederhana, cepat, dan efisien. KPPU telah menerapkan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara, termasuk dalam penyelesaian perkara yang menjadi objek penelitian ini, yaitu perkara PT Lestari Berkah Sejati dalam Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022, PT Kobe Boga Utama dalam Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, dan PT Shopee International Indonesia dalam Penetapan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024. Penelitian ini mengkaji alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku oleh KPPU dan tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan. Selanjutnya data diolah melalui pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku dikarenakan sebagai bagian dari pendekatan penegakan hukum yang bersifat restoratif. Penerapan Perubahan Perilaku juga menjadi langkah proaktif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, dan dapat mempermudah proses pemeriksaan perkara menjadi lebih singkat dan efisien. Tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara PT Lestari Berkah Sejati, PT Kobe Boga Utama, dan PT Shopee International Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dalam penerapannya dengan berpedoman pada tata cara penanganan perkara yang berlaku. Perbedaan tata cara penanganan perkara yang paling utama terletak pada jangka waktu pengawasan Perubahan Perilaku yang mengikuti kompleksitas perkara. Kata Kunci: Perubahan Perilaku, Hukum Acara Persaingan Usaha, KPPU. A behavioral consent decree is regulated under KPPU’s case-handling procedures as a response to the increasing complexity of business competition cases, thereby requiring the enforcement process to adhere to the principles of simplicity, promptness, and efficiency. KPPU has adopted the behavioral consent decree mechanism in several cases, including those analyzed in this study: PT Lestari Berkah Sejati (Case Determination No. 14/KPPU-I/2022), PT Kobe Boga Utama (Case Determination No. 11/KPPU-L/2023), and PT Shopee International Indonesia (Case Determination No. 04/KPPU-I/2024). This research will examine the legal reasons for the implementation of the behavioral consent decree by KPPU and the procedures for implementing the behavioral consent decree in business competition cases. This research is a normative-empirical legal method with a descriptive research type. The problem approach used consists of the statutory approach and the conceptual approach. Data collection was conducted through literature study, document study, and field study. The collected data were processed through data examination, data tagging, and data systematization and were then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the legal reasoning for the implementation a behavioral consent decree as part of a restorative law enforcement approach. The implementation of a behavioral consent decree is also a proactive step to increase business actors' compliance with the principles of healthy business competition and can facilitate the case examination process to be shorter and more efficient. The procedure for implementing behavior change in the three cases that became the object of this study showed similarities in its application, following the established procedures for case handling. The most important difference in case handling procedures lies in the period of supervision of behavior change, which follows the complexity of the case. Keywords: Competition Procedure Law, Indonesia Business Competition Supervisory Commission, Behavioral Consent Decree.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	22 Oct 2025 02:49
Terakhir diubah:	22 Oct 2025 02:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91669

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir