ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Helina, - (2025) ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Helina.pdf Download (164Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Helina.pdf Restricted to Hanya staf Download (2740Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Helina (1).pdf Download (2437Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap stabilitas dan pembangunan negara. Indonesia memiliki berbagai regulasi untuk memberantas korupsi diantaranya dengan UU Tipikor dan KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi antara kedua regulasi tersebut, khususnya dari aspek seperti jenis, berat ringannya sanksi serta pendekatan filosofi yang digunakan dalam menentukan pidana. Metode penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kompratif. Data diperoleh melalui pengumpulan data serta informasi yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Akademisi bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam pemidanaan tindak pidana korupsi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional. UU Tipikor memiliki karakteristik pemidanaan yang lebih berat dan spesifik, dengan penekanan pada pemberantasan dan efek jera melalui sanksi pidana minimum khusus, pidana tambahan berupa uang pengganti, serta kemungkinan pidana mati. Sedangkan, KUHP Nasional, memang sudah mengakomodasi tindak pidana korupsi, tapi menggunakan pendekatan yang sedikit lebih lunak dan sifatnya lebih umum. Pasal yang dibandingakan antara UU Tipokor dan KUHP Nasional ialah berada dipasal 2 ayat 1 UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP Nasional, Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP Nasional, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 605 KUHP Nasional, Pasal 11 dan Pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional, Pasal 13 dan Pasal 606 ayat 1 KUHP Nasional. Sanksi pidana yang berada di dalam KUHP Nasional sudah sangat sesuai dengan tujuan pemidanaan dikarenkan didalam KUHP Nasional secara umum sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang dimana sudah mencakup atau memenuhi seperti unsur pembalasan, pencegahan dan perlindungan masyaraka. Helina Saran dari penelitian ini adalah diharapkan agar aparat penegak hukum tetap mengacu pada UU Tipikor sebagai lex specialis, yang dimana agar efek jera tetap maksimal. dan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional perlu dipastikan bahwasanya pemidanaannya tidak lebih ringan dibandingankan dengan UU Tipikor itu sendiri, jika terdapat kecenderungan dalam pengurangan ancaman pidana maka dikhawatirkan tidak memenuhi aspek retributif, efek jera dan pencegahan. Kata Kunci : Pemidanaan, Korupsi, KUHP Nasional, UU Tipikor Corruption is one of the extraordinary crimes that has a broad impact on the stability and development of a state. Indonesia has established various regulations to combat corruption, including the Corruption Eradication Act (UU Tipikor) and the National Criminal Code (KUHP Nasional). This study aims to analyze the comparison of sentencing for corruption offenses between these two legal frameworks, particularly in terms of the types of sanctions, the severity of punishment, and the philosophical approaches underlying the determination of criminal penalties. The research employed a normative juridical approach combined with a comparative approach. The data used consisted of primary data obtained through interviews and secondary data collected through literature studies. The research was conducted at the High Court of Tanjung Karang, with interviews involving judges as well as legal scholars and academics. Data collection was carried out through library research and field studies, and the collected data were then analyzed qualitatively. The findings indicate that there are several fundamental differences in the sentencing of corruption crimes between UU Tipikor and the National Criminal Code. UU Tipikor is characterized by harsher and more specific punishments, emphasizing eradication and deterrence through provisions such as mandatory minimum penalties, additional sanctions in the form of restitution, and the possibility of capital punishment. In contrast, the National Criminal Code, while accommodating corruption offenses, adopts a relatively more lenient and general approach. The articles compared include Article 2 paragraph (1) of UU Tipikor and Article 603 of the National Criminal Code, Article 3 of UU Tipikor and Article 604 of the National Criminal Code, Article 5 of UU Tipikor and Article 605 of the National Criminal Code, Article 11 of UU Tipikor and Article 606 paragraph (2) of the National Criminal Code, and Article 13 of UU Tipikor and Article 606 paragraph (1) of the National Criminal Code. The criminal sanctions within the National Criminal Code are considered to be consistent with the general objectives of punishment, as they encompass elements of retribution, deterrence, and protection of society. Helina The study suggests that law enforcement authorities should continue to apply UU Tipikor as a lex specialis, in order to maximize the deterrent effect. Moreover, the sanctions for corruption offenses under the National Criminal Code must not be lighter than those stipulated under UU Tipikor. Any tendency to reduce the severity of criminal sanctions risks undermining the principles of retribution, deterrence, and prevention. Keywords: Sentencing, Corruption, National Criminal Code, Corruption Eradication Act (UU Tipikor)

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	23 Oct 2025 04:16
Terakhir diubah:	23 Oct 2025 04:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91798

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir