UPAYA PENANGGULANGAN PERBURUAN DAN PEDAGANGAN SATWA DILINDUNGI JENIS KIJANG OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Juharliati , - (2025) UPAYA PENANGGULANGAN PERBURUAN DAN PEDAGANGAN SATWA DILINDUNGI JENIS KIJANG OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - JUHARLIATI .pdf Download (1021Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - JUHARLIATI .pdf Restricted to Hanya staf Download (2155Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - JUHARLIATI .pdf Download (2155Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi khususnya kijang sangat dilarang karena dinilai tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta pelaksanaan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia. Hingga saat ini masih terjadi perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang meskipun sudah ada aturan yang melarang mengenai perburuan dan perdagangan satwa tersebut. Upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang menjadi salah satu prioritas BKSDA Lampung perlunya dilakukan upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi khususnya jenis kijang menjadi salah satu prioritas BKSDA Lampung. Kijang yang memiliki peranan penting bagi ekologi menjadi ancaman serius akibat praktik perburuan liar hingga perdagangan illegal. Penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang oleh BKSDA, dan faktor penghambat BKSDA dalam menanggulangi perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. pendekatan Yuridis Empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalis peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi . Kombinasi kedua metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif, baik dari sisi hukum maupun realitas sosial di lapangan Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya perburuan dan perdagangan satwa dilindungi jenis kijang sehingga dalam rangka mengatasi masalah ini BKSDA melakukan upaya penanggulangan represif secara penal dan upaya preventif secara non penal,yaitu mulai dengan melaksanakan berbagai program yang mencakup sosialisasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi habitat yang merupakan bentuk dari upaya penanggulangan perburuan dan perdagangan satwa dilindung jenis kijang. iii Juharliati Saran dari penelitian perlunya peningkatan kerjasama antara BKSDA, masyarakat lokal, dan aparata penegak hukum untuk menciptakan program edukasi yang lebih efektif mengenai pentingnya konservasi dan penegakan hukum, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar dan pentingnya melakukan pemantauan secara berkala terhadap populasi kijang dan habitatnya. Dan juga kedua upaya tersebut seharusnya dilakukan dan direncakan secara optimal dan baik sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam melakukan upaya penanggulangan. Kata kunci : Penanggulangan, Perburuan, Perdagangan Satw he crime of hunting and trading in protected wildlife, especially deer, is strictly prohibited because it is considered not in accordance with the provisions of Law No. 32 of 2004 concerning amendments to Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems and other implementations that regulate the protection of wildlife in Indonesia. Until now, hunting and trading in protected deer species are still occurring even though there are already regulations prohibiting hunting and trading in these animals. Efforts to eradicate hunting and trading in protected deer species are one of the priorities of the Lampung BKSDA. The need to eradicate hunting and trading in protected animals, especially deer species, is one of the priorities of the Lampung BKSDA. Deer, which have an important role in ecology, are a serious threat due to poaching practices and illegal trade. This study focuses on efforts are being made to overcome the crime of hunting and trading in protected deer species by the BKSDA, and the inhibiting factors of the BKSDA in overcoming hunting and trading in protected deer species. This study uses the Empirical Juridical approach method by using data collection methods, namely observation and interviews. The Empirical Juridical approach was chosen because it allows researchers to analyze applicable laws and regulations, but also see how these regulations are applied in the field and the obstacles faced. The combination of these two methods allows researchers to obtain comprehensive data, both from the legal side and social reality in the field. Based on the results of interviews and discussions, it can be concluded that hunting and trade in protected animals such as deer are still occurring, so in order to overcome this problem, BKSDA is making repressive efforts through penal and preventive efforts through non-penal, namely starting by implementing various programs that include socialization, law enforcement, and habitat rehabilitation which are forms of efforts to overcome hunting and trade in protected animals such as deer. v Juharliati Suggestions from the study require increased cooperation between BKSDA, local communities, and law enforcement officers to create more effective education programs on the importance of conservation and law enforcement, as well as the application of strict sanctions for violators and the importance of conducting regular monitoring of the deer population and its habitat. And also both efforts should be carried out and planned optimally and well so that there is no inequality in carrying out mitigation efforts. Keywords: Prevention, Hunting, Wildlife Trade

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	23 Oct 2025 06:34
Terakhir diubah:	23 Oct 2025 06:34
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91827

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir