PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS PENDIRIAN TIANG LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO)

Hardiyanto , Wijaya (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS PENDIRIAN TIANG LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF Abstrak - Hardiyanto Wijaya.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF Skripsi Full - Hardiyanto Wijaya.pdf Restricted to Hanya staf Download (1076Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi Tanpa BAB Pembahasan - Hardiyanto Wijaya.pdf Download (1217Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di atas tanah milik masyarakat idealnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tanah milik masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan umum, tetapi harus memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero)? (2) Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa dalam hal tidak terpenuhi perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero)? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan tahap seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas pendirian tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Selain itu melalui pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian tiang listrik sebagai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Perlindungan hukum represif apabila terjadi pelanggaran hukum dan sengketa hukum, maka hak masyarakat wajib dilindungi dengan menuntut pemindahan tiang dan menjatuhkan sanksi baik administratif, perdata atau pidana. (2) Upaya penyelesaian sengketa dalam hal tidak terpenuhi perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas pendirian tiang listrik dapat ditempuh melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan jalur litigasi menggunakan sistem gugatan perwakilan (class action) dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Tanah, Pendirian Tiang, PLN. The establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero) on land owned by the community should ideally be carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Land owned by the community can be used for public interest, but must pay attention to the aspect of legal protection for the community. Research problems: (1) How is the legal protection for land owners over the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero)? (2) How are the efforts to resolve disputes in the event that legal protection for land owners over the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero) is not fulfilled? This study uses a normative approach with secondary data types. Data collection is carried out by means of literature study. Data processing is carried out through the stages of data selection, data classification and data compilation. Furthermore, data analysis is carried out descriptively qualitatively. The results of the study show: (1) Legal protection for land owners for the establishment of electricity poles by PT. PLN (Persero) includes preventive and repressive protection. Preventive protection is carried out by involving the affected community in determining the point and ensuring that its construction is in accordance with a safe distance and safety. In addition, through government supervision of the establishment of electricity poles as protection of community rights. Repressive legal protection if there is a violation of the law and legal disputes, then the rights of the community must be protected by demanding the removal of the poles and imposing sanctions, either administrative, civil or criminal. (2) Efforts to resolve disputes in the event that legal protection for land owners for the establishment of electricity poles is not fulfilled can be taken through non- litigation or alternative dispute resolution through negotiation and mediation. If this is not achieved, then litigation can be taken using a class action system with a lawsuit for unlawful acts. Keywords: Legal Protection, Land Owners, Establishment of Poles, PLN.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	23 Oct 2025 08:21
Terakhir diubah:	23 Oct 2025 08:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91886

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir