PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI BENTUK REHABILITASI MEDIS PECANDU NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampun

Mico , Rafles Prayoga (2025) PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI BENTUK REHABILITASI MEDIS PECANDU NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampun. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Abstrak - Miko rafles Prayoga.pdf Download (457Kb) | Preview
	File PDF Skripsi full - Miko rafles Prayoga.pdf Restricted to Hanya staf Download (3282Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi tanpa pembahasan - Miko rafles Prayoga.pdf Download (1724Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hipnoterapi adalah alternatif yang efektif untuk mengintervensi 88% alam bawah sadar pecandu narkotika agar mereka menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi lagi. Metode ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena regulasi dan sumber daya manusia dari Badan Narkotika Nasional (BNN) masih kurang memadai. Rehabilitasi medis menggunakan obat-obatan bisa kambuh karena efeknya harus terus diberikan secara berkala. Hipnoterapi mendukung pecandu agar sepenuhnya berhenti menggunakan narkotika. Sehingga dalam penulisan ini permasalahan yang dikaji antara lain: bagaimana Perspektif hukum pidana terhadap penggunaan metode hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitas medis pecandu dan Faktor penghambat dalam menerapkan metode hipnoterapi sebagai bentuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika Pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber. 1) Petugas Penindakan dari Badan Narkotika Nasional. 2) Psikolog Klinis Ahli Muda dari Badan Narkotika Nasional. 3) akademisi dibidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan 1) bahwa hipnoterapi sebagai rehabilitasi medis pecandu narkotika diatur pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 70 huruf d, memberikan wewenang kepada BNN untuk rehabilitasi medis dan sosial. Namun, regulasi eksplisit tentang hipnoterapi belum ada dan hanya tercantum sebagai pengobatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 61 Tahun 2016. 2) Faktor penghambat meliputi regulasi yang belum memadai, keterbatasan SDM terapis, stigma masyarakat, dan budaya pecandu yang sulit dikombinasikan dengan metode hipnoterapi. Saran penelitian meliputi peningkatan kualitas kebijakan rehabilitasi sosial oleh BNN Lampung dengan memperluas penggunaan hipnoterapi, serta peningkatan dukungan masyarakat untuk menjaga mental pecandu narkotika setelah rehabilitasi melalui kegiatan positif. Kata Kunci : Hipnoterapi, Rehabilitasi Medis, Pecandu Narkotika Hypnotherapy is an effective alternative to intervene in 88% of the subconscious minds of narcotics addicts so that they become aware of their actions and do not repeat them. This method has not been fully implemented in Indonesia due to inadequate regulations and human resources from the National Narcotics Agency (BNN). Medical rehabilitation using drugs can relapse because the effects must be administered periodically. Hypnotherapy supports addicts to completely stop using narcotics. Hence, the issues discussed in this writing include: How is the Perspective of Criminal Law on the Use of Hypnotherapy Methods as a Form of Medical Rehabilitation for Addicts and Inhibiting Factors in Applying Hypnotherapy Methods as a Form of Medical Rehabilitation for Narcotics Addicts. The problem approach used is a normative juridical approach. The data used are secondary data, and data collection methods in this research include literature study and interviews with resource persons: 1) Enforcement Officers from the National Narcotics Agency. 2) Junior Clinical Psychologists from the National Narcotics Agency. 3) Academics in the field of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. The research results show that hypnotherapy as medical rehabilitation for narcotics addicts is regulated in Law Number 35 of 2009 Article 70 letter d, which gives authority to the National Narcotics Agency to conduct medical and social rehabilitation. However, explicit regulations on hypnotherapy do not exist and are only listed as complementary treatments in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 61 of 2016. The inhibiting factors include inadequate regulations, limited therapist human resources, societal stigma, and the culture of addicts that is difficult to combine with the hypnotherapy method The research suggestions include improving the quality of social rehabilitation policies by BNN Lampung by expanding the use of hypnotherapy, and increasing community support to maintain the mental health of narcotics addicts after rehabilitation through positive activities. Keywords: Hypnotherapy, Rehabilitation Medical, Narcotics Addict

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	24 Oct 2025 06:44
Terakhir diubah:	24 Oct 2025 06:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91918

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir