KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

LATIFAH , SILVILIANTI (2025) KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Latifah Silvilianti.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Latifah Silvilianti.pdf Restricted to Hanya staf Download (2660Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Latifah Silvilianti.pdf Download (2353Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permasalahan gelandangan pengemis masih menjadi isu sosial yang kompleks, meskipun telah diterapkan program oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis proses koordinasi dan mengidentifikasi faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada koordinasi antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Koordinasi mengacu pada lima dimensi utama yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan (Handayaningrat dalam Noviana 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah terjalin, namun belum berjalan optimal karena dimensi utama dalam koordinasi belum diterapkan secara efektif oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan Lembaga Kesejahteraan sosial. Keterbatasan kompetensi partisipan, minimnya komunikasi aktif, lemahnya kesepahaman peran, dan belum adanya sistem monitoring yang terpadu. Faktor penghambat yaitu belum adanya regulasi teknis yang mengikat antar instansi secara formal. Diperlukan penguatan sinergi antar aktor serta perumusan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih efektif. Kata Kunci: Koordinasi, Gelandangan Pengemis, Penanggulangan, Dinas Sosial. The issue of beggars and homeless people remains a complex social problem, despite the implementation of programs by the Social Service of Bandar Lampung City. This study aims to analyze the coordination process and identify the inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative approach, focusing on coordination among the Social Service, Civil Service Police Unit (Satpol PP), and Social Welfare Institutions (LKS). Coordination is examined through five main dimensions: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement and commitment, as well as continuity of planning (Handayaningrat in Noviana, 2017). The findings show that coordination between institutions has been established but has not run optimally, as the key coordination dimensions have not been fully implemented by the Social Service, Civil Service Police Unit, and Social Welfare Institutions. Limitations in participant competence, lack of active communication, weak role understanding, and the absence of an integrated monitoring system were found. The main inhibiting factor is the lack of formal technical regulations binding the institutions. Strengthening synergy among actors and formulating a more systematic and sustainable coordination mechanism are needed to ensure a more effective approach to addressing the issue of beggars and homeless people in Bandar Lampung City. City. Keywords: Coordination, Homelessness, Begging, Mitigation, Social Affairs Office.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	24 Oct 2025 08:56
Terakhir diubah:	24 Oct 2025 08:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91946

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir