PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

INDY , SCHELETHIE SILALAHI (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (184Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1936Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1889Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi menjadi tantangan penting dalam perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi tidak hanya mengancam kelestarian spesies, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi dalam Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk serta mengkaji hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Pembahasan didukung teori penegakan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai pembaruan yang memperkuat instrumen hukum dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptifanalitis, berdasarkan studi kepustakaan dan dokumen, khususnya putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan satwa liar. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif. Selain itu, penelitian juga memakai metode yuridis empiris dengan data dari wawancara bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait, yakni Penyidik Polda Lampung, Hakim PN Tanjung Karang, Jaksa Kejari Bandar Lampung, Penyidik PNS BKSDA Lampung, serta Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum pidana melalui tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya memperdagangkan lutung simpai, burung hantu, dan sisik trenggiling tanpa izin, berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990. Namun demikian, penjatuhan hukuman masih dianggap belum menimbulkan efek jera yang kuat. Selain itu, terdapat berbagai Indy Schelethie Silalahi hambatan yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum, mulai dari lemahnya substansi hukum dalam undang-undang sebelumnya, keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya sarana pendukung, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa persoalan perdagangan ilegal satwa dilindungi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktural dan kultural yang kompleks. Saran dari penulis berdasarkan temuan tersebut adalah agar aparat menegakkan sanksi pidana lebih tegas dan proporsional untuk menimbulkan efek jera, disertai langkah preventif melalui pengawasan dan koordinasi antarlembaga. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2024 perlu diterapkan secara konsisten dengan peningkatan kapasitas aparat serta dukungan sarana memadai. Masyarakat juga perlu mendapat edukasi hukum berkelanjutan melalui peran tokoh masyarakat dan adat guna membangun kesadaran hukum kolektif. Dengan upaya tersebut, penegakan hukum diharapkan lebih efektif, memberi efek jera, dan mendukung pelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya. Kata kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Ilegal, Satwa Yang Dilindungi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507519386 Digilib
Date Deposited:	27 Oct 2025 05:24
Terakhir diubah:	27 Oct 2025 05:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92036

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir