PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON (BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI KABUPATEN PRINGSEWU

SHIFA , ANDIRA PUTRI (2025) PELAKSANAAN PROGRAM BAPENDA MELAYANI DARI PEKON (BLANKON) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 DI KABUPATEN PRINGSEWU. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Shifa Andira.pdf Download (204Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Shifa Andira.pdf Restricted to Hanya staf Download (3493Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Shifa Andira.pdf Download (3379Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu masih belum optimal, sehingga diterbitkan kebijakan berupa program Bapenda Melayani dari Pekon (BLANKON) untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan memberikan kemudahan bagi Bapenda dalam melakukan pengelolaan pajak agar lebih berintergritas, profesional dan transparan. Program ini diterbitkan untuk melaksanakan perintah/amanat dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu? (2) Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program BLANKON untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan program BLANKON memudahkan masyarakat memperbaiki data dan membayar PBB-P2 tanpa harus datang ke kantor Bapenda, cukup melalui kantor pekon/kelurahan setempat yang sudah terhubung secara online, sehingga proses lebih efisien dan nantinya berimbas kepada realisasi penerimaan PBB-P2 yang meningkat. Meskipun pada tahun 2023 pertama pelaksanaan capaian realisasi masih rendah, namun pada tahun berikutnya mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan membutuhkan waktu untuk adaptasi. (2) Faktor penghambat pelaksanaan program BLANKON, yaitu keterbatasan SDM, kendala teknis dan infrastruktur, kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, serta kurangnya sosialisasi. Kata kunci: Pajak Daerah, PBB-P2, Program BLANKON, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Pringsewu, Inovasi Pelayanan Publik. PBB-P2 revenue in Pringsewu Regency is still suboptimal, so a policy was issued in the form of the Bapenda Melayani dari Pekon (BLANKON) program to increase PBB-P2 revenue and facilitate Bapenda in managing taxes with greater integrity, professionalism, and transparency. This program was issued to implement the mandate of Article 386 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 30 of 2014 concerning Regional Administration. The research questions are: (1) How is the BLANKON program implemented to increase PBB-P2 revenue in Pringsewu Regency? (2) What inhibiting factors influence the implementation of the BLANKON program in increasing PBB-P2 revenue in Pringsewu Regency? The research method used is an empirical juridical approach with data collection procedures through field studies and literature review. Data were processed through identification, classification, and compilation. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of this study are: (1) The implementation of the BLANKON program makes it easier for people to correct data and pay PBB-P2 without having to come to the Bapenda office, simply through the local village/sub-district office which is connected online, so that the process is more efficient and will later have an impact on the realization of increased PBB-P2 receipts. Although in 2023 the first implementation of the realization achievement was still low, but in the following year it began to show an increase. This shows that service innovation requires time for adaptation. (2) Inhibiting factors in the implementation of the BLANKON program, namely limited human resources, technical and infrastructure constraints, low levels of taxpayer awareness, and lack of socialization. Keywords: Regional Tax, PBB-P2, BLANKON Program, Local Original Income, Pringsewu Regency, Public Service Innovation.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	27 Oct 2025 04:19
Terakhir diubah:	27 Oct 2025 04:19
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92044

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir