Anggun , Zairatul Arifa (2025) STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENGAWAS AD HOC KECAMATAN (Studi Pada Pemilihan Kepala Derah Tahun 2024). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - Anggun Zairatul Arifa.pdf Download (59Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL - Anggun Zairatul Arifa.pdf Restricted to Hanya staf Download (3048Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Anggun Zairatul Arifa.pdf Download (2239Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran kode etik tersebut dan mendeskripsikan bagaimana strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh panwaslu kecamatan pada pilkada tahun 2024, serta bagaimana penanganan pelangggaran kode etik pada pemilihan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori tata kelola pemilu oleh Mozaffar dan Schedler (2002). Untuk melihat keberhasilan tata kelola pemilu tersebut peneliti melihat pelaksanaan prinsip-prinsip standar badan penyelenggara pemilu menurut Wall, et al dalam International IDEA Handbook (2016). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab pelanggaran kode etik sebelumnya adalah lemahnya integritas panwaslu kecamatan, kurangnya profesionalitas, dan rekrutmen panwaslu kecamatan yang belum cukup menjaring sumber daya pengawas pemilu yang berkualitas. Pada pelaksanaan aturan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan sudah dilaksanakan, seperti pembaruan sistem rekrutmen, pengadaan kegiatan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas, pelaksanaan supervisi dan monitoring yang ketat, serta penguatan pengawasan partisipatif. Ajudikasi aturan penanganan pelangggran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah cukup baik sesuai dengan aturan. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan, yaitu transparansi dalam rekrutmen dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Pelanggaran, kode etik, Pencegahan, Penanganan This study aims to determine the factors causing the violations of the code of ethics and describe the Bawaslu of Bandar Lampung City’s strategy in preventing violations of the code of ethics by sub-district election supervisory comitee (Panwaslu kecamatan) in the 2024 regional elections, and how to handle violations of the code of ethics in previous elections. This study uses the theory of electoral governance by Mozaffar and Schedler (2002). To see the success of the electoral governance, the researcher examined the implementation of the principles of the electoral management bodies according to International IDEA Handbook (2016). This study used a qualitative descriptive method, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. From the research results obtained, it can be concluded that the factors causing previous violations of the code of ethics were the weak integrity of the sub-district Panwaslu, lack of professionalism, and recruitment of sub-district Panwaslu that did not sufficiently recruit qualified election supervisory resources. The application of the rules carried out by Bawaslu of Bandar Lampung City to prevent violations of the code of ethics by sub-district Panwaslu have been implemented, such as updating the recruitment system, providing technical guidance and capacity building activities, implementing strict supervision and monitoring, and strengthening of participatory supervision. Adjudication of code violations by the Bandar Lampung City Election Supervisory has been quite good accordance with regulations. However, there are several things that Bawaslu of Bandar Lampung City must consider in preventing and handling ethical code violations by sub-district Panwaslu, that is transparency in recruitment and increasing public participation. Keywords: Violation, Code of Ethic, Prevention, Handling
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) |
| Program Studi: | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan |
| Pengguna Deposit: | . . Yulianti |
| Date Deposited: | 27 Oct 2025 04:20 |
| Terakhir diubah: | 27 Oct 2025 04:20 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92045 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
