PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA

Yulia , Neta (2025) PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA. [Disertasi]

Preview	File PDF Yulia Neta ABSTRAK - Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung.pdf Download (6Mb) | Preview
	File PDF Disertasi Full - Yulia NetaProgram Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung.pdf Restricted to Hanya staf Download (6Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF Yulia NetaTANPA PEMBAHASAN - Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung.pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permasalahan hukum dalam praktik pembentukan peraturan desa menunjukkan bahwa selama ini masyarakat secara umum hanya memberikan kepercayaan kepada kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membentuk peraturan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembentukan peraturan desa yang partisipatif, mengetahui arti penting pembentukan peraturan desa yang partisipatif terhadap penyelenggaraan demokrasi desa dan merumuskan model pembentukan peraturan desa yang partisipatif berbasis nilai demokrasi pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pembentukan peraturan desa tidak menempatkan pada posisi yang otonom dan masih cenderung hanya sekadar satuan administratif pemerintahan yang menjadi bagian dari perencanaan daerah, bukan sebagai entitas lokal sehingga konsep partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak terimplementasi dengan baik. Kedua, partisipasi masyarakat memiliki arti penting dalam pembentukan peraturan desa dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan desa yang baik (good legislation), memperkuat demokrasi desa, dan memperkuat legitimasi peraturan desa dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan desa. Ketiga, konsep community governance sebagai tata kelola berbasis komunitas yang berakar pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan memperkuat mekanisme musyawarah desa melalui metode institusional-formal sebagai proses penyerapan aspirasi. Beberapa komponen model pentahelix dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif berbasis demokrasi pancasila yaitu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat dan pendamping desa. Model ini berkaitan dengan adanya akses, kesempatan dan kapasitas masyarakat desa sehingga terwujud integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila dalam proses legislasi, dengan musyawarah desa sebagai forum deliberatif dimana berbagai pandangan dan kepentingan dapat disampaikan dan dibahas secara terbuka sebagai wujud nyata dari prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kata kunci : Peraturan, Desa, Partisipatif, Demokratis, dan Pancasila. The purpose of this study is to determine the regulation of the formation of participatory village regulations, to determine the importance of the formation of participatory village regulations for the implementation of village democracy, and to formulate a model for the formation of participatory village regulations based on Pancasila democratic values. Problems in the practice of forming village regulations show that so far the community in general has only given trust to the village head or the Village Consultative Body (BPD) in forming village regulations. This study uses a normative legal research method using a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that first, the formation of village regulations does not place it in an autonomous position and still tends to be merely an administrative government unit that is part of regional planning, not as a local entity so that the concept of community participation as mandated in Law No. 6 of 2014 concerning Villages is not implemented properly. Second, community participation has an important meaning in the formation of village regulations in order to realize the formation of good village regulations (good legislation), strengthen village democracy, and strengthen the legitimacy of village regulations in increasing compliance with village regulations. Third, the concept of community governance as a community- based governance rooted in local wisdom and community participation can be realized by strengthening the village deliberation mechanism through institutional- formal methods as a process of absorbing aspirations. Several components of the pentahelix model in the formation of participatory village regulations based on Pancasila democracy are the village government, village deliberative body (BPD), community elements, village community institutions/customary institutions and village assistants. This model is related to the existence of access, opportunities and capacities of village communities so that the integration of local values with the principles of Pancasila democracy is realized in the legislative process, with village deliberation as a deliberative forum where various views and interests can be conveyed and discussed openly as a real manifestation of the principle of the people led by the wisdom of deliberation/representation. Keywords: Regulations, Village, Participatory, Democratic and Pancasila.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S3-Doktoral Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	27 Oct 2025 06:24
Terakhir diubah:	27 Oct 2025 06:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92066

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir