PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KELOMPOK SEPARATIS KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH INDONESIA

Laksono, M.A Gumelar (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KELOMPOK SEPARATIS KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK -Laksono M.A Gumelar.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL TANPA LAMPIRAN - Laksono M.A Gumelar.pdf Restricted to Hanya staf Download (1096Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS FULL TANPA PEMBAHASAN - Laksono M.A Gumelar.pdf Download (832Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Konflik bersenjata antara Indonesia dengan kelompok separatis bersenjata, telah memunculkan dilema hukum terkait perlindungan terhadap aparat militer yang menjalankan tugas negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilibatkan dalam Operasi Militer Selain Perang, berada dalam posisi rentan secara hukum akibat belum diakuinya konflik di Papua sebagai konflik bersenjata non- internasional. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan ketidaktegasan hukum nasional dalam menjamin perlindungan terhadap prajurit TNI. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan dan saran. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata serta apa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum kepada TNI yang terlibat dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap TNI dalam penanggulangan Kelompok Separatis Kriminal Bersenjata di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan struktural. Ketidak tegasan status hukum konflik serta ketidaksinkronan antara hukum nasional dan hukum humaniter internasional menyebabkan prajurit rentan terhadap kriminalisasi, meskipun menjalankan tugas negara. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya reformulasi UU TNI dan sistem peradilan militer agar memuat ketentuan eksplisit mengenai perlindungan hukum dalam situasi konflik non-konvensional. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan pengakuan terbatas terhadap status konflik sebagai konflik bersenjata non-internasional (NIAC) serta menyusun pedoman teknis bagi prajurit. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum dan HAM di lingkungan militer serta reformasi peradilan militer menjadi penting guna menjamin perlindungan hukum yang adil dan proporsional sesuai prinsip negara hukum. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Separatisme, Tentara Nasional Indonesia. The armed conflict between Indonesia and armed separatist groups has raised a legal dilemma regarding the protection of military personnel carrying out state duties. The Indonesian National Army (TNI) involved in Military Operations Other Than War is in a legally vulnerable position due to the fact that the conflict in Papua has not been recognized as a non-international armed conflict. This condition has an impact on the limited application of the principles of International Humanitarian Law and the indecisiveness of national law in guaranteeing protection for TNI soldiers. This research is a normative legal research with qualitative data analysis sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data are analyzed qualitatively to obtain conclusions and suggestions. The problem of this research is how is the legal protection for the TNI in overcoming the Armed Criminal Separatist Group and what are the obstacles in providing legal protection to the TNI involved in overcoming the Armed Criminal Separatist Group in Indonesia. The results of the study indicate that legal protection for the TNI in dealing with Armed Criminal Separatist Groups in Indonesia still faces normative and structural obstacles. The unclear legal status of the conflict and the lack of synchronization between national law and international humanitarian law make soldiers vulnerable to criminalization, even though they are carrying out state duties. The suggestion in this study is the need for reformulation of the TNI Law and the military justice system to include explicit provisions regarding legal protection in non-conventional conflict situations. The government is also advised to provide limited recognition of the status of the conflict as a non-international armed conflict (NIAC) and to prepare technical guidelines for soldiers. In addition, increasing understanding of law and human rights in the military environment and reforming military justice are important in order to ensure fair and proportional legal protection in accordance with the principles of the rule of law. Keywords: Legal Protection, Separatism, Indonesian National Army.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	28 Oct 2025 02:27
Terakhir diubah:	28 Oct 2025 02:27
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92120

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir