PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WAKTU KERJA WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Theodorus , Darmawan (2025) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WAKTU KERJA WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak - Theo.pdf Download (577Kb) | Preview
	File PDF Skripsi Full - Theo.pdf Restricted to Hanya staf Download (2648Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi tanpa bab pembahasan - Theo.pdf Download (2760Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perlindungan hukum terhadap waktu kerja dan waktu istirahat pekerja merupakan bagian penting dari sistem ketenagakerjaan nasional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja memberikan landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha dalam hal jam kerja dan waktu istirahat. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut di Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya wawasan pekerja tentang hak-hak mereka atau jam kerja yang seringkali melewati yang tercantum dalam Undang-Undang Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja di Kabupaten Lampung Timur? dan (2) Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas waktu kerja dan waktu istirahat di Kabupaten Lampung Timur? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah peraturan hukum yang berlaku serta melihat implementasinya di lapangan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pekerja, pihak perusahaan, serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap waktu kerja dan waktu istirahat secara normatif telah diatur dengan baik mulai dari jam kerja dan istirahat sampai jam lembur beserta bayarannya, namun belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di lapangan; dan (2) faktor penghambat utama antara lain keterbatasan pengawasan dari pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pekerja terhadap hak-haknya. Kata Kunci: Perlindungan hukum, waktu kerja, waktu istirahat, ketenagakerjaan, Lampung Timur, yuridis empiris, hubungan industrial. Legal protection of working hours and rest periods is a vital component of the national labor system. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, along with Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment, provides the legal foundation that regulates the rights and obligations of both workers and employers in relation to working time and rest. However, the implementation of these regulations in East Lampung Regency still faces various challenges, such as workers' lack of awareness of their rights or working hours that often exceed the limits stipulated in the legislation. The problems addressed in this thesis are: (1) How is the implementation of legal protection regarding working hours and rest periods for workers in East Lampung Regency? and (2) What are the inhibiting factors in the implementation of legal protection for working hours and rest periods in East Lampung Regency? This study uses an empirical juridical approach, examining the applicable legal provisions and observing their implementation in practice. The data used consists of primary and secondary data, obtained through direct interviews with workers, company representatives, and the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and Manpower of East Lampung Regency. The data was analyzed using a descriptive-qualitative method to portray and explain the actual phenomena in the field. The results of the study indicate that (1) legal protection regarding working hours and rest periods has been normatively well-regulated, covering working hours, rest times, overtime, and overtime pay; however, it has not yet been fully and consistently implemented in practice; and (2) the main inhibiting factors include limited supervision by local government authorities and the low level of workers’ awareness of their rights. Keywords: legal protection, working hours, rest periods, labor, East Lampung, juridical-empirical, industrial relations.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	28 Oct 2025 04:02
Terakhir diubah:	28 Oct 2025 04:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92167

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir