EVALUASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI DAERAH (Studi Kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)

Syafira , Wigati (2025) EVALUASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI DAERAH (Studi Kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Syafira Wigati.pdf Download (286Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Syafira Wigati.pdf Restricted to Hanya staf Download (2742Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Syafira Wigati.pdf Download (3109Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengevaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang pada tahun 2023 belum mampu mencapai Level 3 sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab belum tercapainya Level 3 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) menurut Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek context, program sejatinya relevan dengan kebutuhan organisasi, tetapi efektivitasnya terhambat oleh isu daerah yang melibatkan pejabat Inspektorat sehingga menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Dari aspek input, dukungan sumber daya manusia, sarana- prasarana, dan anggaran relatif memadai, namun kebijakan rolling auditor dan ketergantungan pada auditor senior membatasi efektivitasnya. Dari aspek process, bimbingan teknis dilaksanakan sesuai pedoman dengan metode variatif dan inovatif, tetapi belum optimal akibat rendahnya partisipasi APIP serta hambatan teknis seperti lokasi dan waktu pelaksanaan. Dan dari aspek product, program meningkatkan pemahaman teknis sebagian APIP, namun dampaknya masih bersifat individual dan belum mendorong pencapaian kapabilitas kelembagaan menuju Level 3. Inferensi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP tidak dapat hanya mengandalkan intervensi teknis, melainkan juga membutuhkan penguatan budaya organisasi, independensi fungsi pengawasan, pengembangan early warning system terhadap potensi fraud, serta pelaksanaan evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, efektivitas program pembinaan akan lebih optimal dalam mendorong APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara mencapai Level 3 sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Kata Kunci: Evaluasi, Kapabilitas, Pengawasan, Akuntabilitas, Tata Kelola Pemerintahan. The enhancement of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) capability is crucial for accountability and good governance. This study evaluates APIP at the Inspectorate of North Lampung Regency, which in 2023 had not yet reached Level 3 according to Head of BPKP Regulation No. 8 of 2021. Using a descriptive qualitative method with interviews and documentation, the study applies Stufflebeam’s CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). Findings show that, in terms of context, the program aligns with organizational needs, but its effectiveness is hindered by a corruption case involving Inspectorate officials, reducing credibility and public trust. Regarding input, human resources, facilities, and budgets are generally adequate; however, auditor rotation policies and dependency on senior auditors limit performance. For process, technical guidance follows guidelines with varied methods but remains suboptimal due to low APIP participation and logistical constraints. In terms of product, the program enhances some members’ technical understanding, yet the impact is mostly individual and has not advanced institutional capability toward Level 3. The study concludes that capability improvement requires not only technical interventions but also strengthening organizational culture, ensuring supervisory independence, developing early warning systems against fraud, and conducting regular evaluations with all stakeholders. Consequently, the coaching program can more effectively support APIP at the Inspectorate of North Lampung Regency in achieving Level 3 while enhancing sustainable regional governance. Keywords: Evaluation, Capability, Oversight, Accountability, Governance.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	29 Oct 2025 03:20
Terakhir diubah:	29 Oct 2025 03:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92277

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir