DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARAANCAMAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) (Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

RATIH AYU ARDHIA PRAMESTI , - (2025) DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARAANCAMAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) (Studi Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Ratih Ayu Ardhia Pramesti.pdf Download (318Kb) | Preview
	File PDF FULL SKRIPSI - Ratih Ayu Ardhia Pramesti.pdf Restricted to Hanya staf Download (2383Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TANPA BAB PEMBAHASAN - Ratih Ayu Ardhia Pramesti.pdf Download (2153Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Disparitas pemidanaan mengacu pada perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara dengan karakteristik serupa. Penelitian ini fokus pada disparitas pidana yang muncul dalam perkara ancaman distribusi konten yang memuat asusila sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dua putusan yang menjadi objek studi menunjukan penerapan pasal yang sama namun menghasilkan vonis yang berbeda, yakni Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar pertimbangan hakim dan penyebab terjadinya disparitas dalam pemidanaan kasus serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif, dengan menelaah dasar hukum, fakta konferensi, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan. Hasil penelitian menunjukan bahwa disparitas pemidanaan dalam dua putusan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti latar belakang sosial-psikologis penipuan, sikap kooperatif dalam persidangan dan subjektivitas penilaian hakim. Meskipun tidak terdapat pelanggaran pidana dan pasal yang digunakan sama, perbedaan dalam pertimbangan non-yuridis menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam pututsan. Berdasarkan temuan tersebut, diharapkan agar hakim memutuskan perkara KBGO lebih mengedepankan asas kepastian dan kesetaraan hukum, serta mempertimbangkan standar pedoman pemidanaan yang konsisiten. Selain itu, negara perlu memperkuat perlindungan hukum korban KBGO srta melakukan pembaharuan agar responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di ranah digital. Kata Kunci : Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, KBGO. Sentencing disparity refers to the difference in the amount of punishment imposed by the court in cases with similar characteristics. This research addresses the legal issue of sentencing disparity in criminal cases involving threats to distribute sexually explicit content as a form of Online Gender-Based Violence (OGBV). The two court decisions under review Decision Number 1007/Pid.Sus/2022/PN.Tjk and Decision Number 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk apply the same legal provisions but result in significantly different sentences. This raises concerns about the legal reasoning behind such disparities and their underlying causes. The research focuses on analyzing the basis of judicial considerations in both decisions and identifying the factors contributing to the sentencing disparity. The methodology combines normative and empirical juridical approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. Primary data were collected through interviews with judges from the Tanjung Karang District Court, prosecutors from the Bandar Lampung District Attorney’s Office, and criminal law scholars from the University of Lampung. Data were analyzed using qualitative methods. The findings reveal that despite involving similar criminal conduct and identical legal provisions, the two cases resulted in notably different sentences. Factors influencing this disparity include both juridical and non-juridical considerations, such as the defendants’ backgrounds, psychological conditions, and the judges’ individual interpretations and discretion. Based on these results, it is recommended that judges handling OGBV cases adhere more consistently to statutory sentencing guidelines to ensure legal certainty and deterrence. Additionally, the state should strengthen legal protections for victims, ensuring that justice not only punishes perpetrators but also prioritizes victim recovery and rights. Keywords: Criminal Disparity, Judges' Consideration, OGBV

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	30 Oct 2025 02:12
Terakhir diubah:	30 Oct 2025 02:12
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92357

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir