PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DAMAI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Lisa Wulandari, - (2025) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DAMAI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
 File PDF
ABSTRAK-ABSTRACT - Lisa Wulandari.pdf
Download (1608Kb) | Preview
[img] File PDF
FULL SKRIPSI - Lisa Wulandari.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (3740Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
FULL SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Lisa Wulandari.pdf
Download (3733Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penerapan restorative justice menjadi salah satu penyelesaian dari suatu kasus tindak pidana. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual penerapan restorative justice ini tidak bisa menjadi salah satu untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan regulasi hukum yang sudah diatur, yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penyelesaian kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara Damai melalui Restorative Justice menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apakah Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian Restorative Justice terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan data primer, dan bahan data tresier. Sumber data di lapangan diperoleh penulis dari hasil wawancara Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Setelah data terkumpul penulis menganalisis dengan mengunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian secara damai terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual ini tidak bisa diselesaikan dengan menerapkan restorative justice. Regulasi hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual ini sudah ditetapkan dalam Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sehingga dalam hal ini penerapan restorative justice terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual ini tidak bisa Lisa Wulandari dilakukan, dikarenakan akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. kemudian dikarenakan faktor penghambat tercapainya penyelesaian secara restorative justice dalam tindak pidana pelecehan seksual yaitu bagi aturan yang tidak diberlakukan dengan sesuai seperti faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masyarakat Indonesia. Saran yang dapat penulis berikan diharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan wewenangnya untuk benar-benar sesuai dengan regulasi hukum yang sudah diberlakukan, dengan mengedepankan hukum yang berlaku secara adil dan memastikan hukum tersebut berlaku pada tindak pidana pelecehan seksual. Dan mendapatkan perlindungan sanksi dan korban harus dilindungi sesuai dengan aturan yang diberlakukan dengan secara cepat, teliti, dan singgap untuk melindungi korban tindak pidana pelecehan seksual guna untuk melindungi sanksi dan korban agar merasa aman dan nyaman sampai korban kembali benar- benar pulih seperti semula. Kata Kunci : Restorative Justice, Pelecehan Seksual, Korban. The application of restorative justice is one of the solutions to a criminal case. In resolving cases of sexual harassment, the application of restorative justice cannot be one of the ways to resolve cases of sexual harassment. This is because it is contrary to the legal regulations that have been regulated, namely Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The problems in this research are: How is the peaceful settlement of sexual harassment cases through Restorative Justice according to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. What are the inhibiting factors in the implementation of Restorative Justice settlement of sexual harassment crime cases. This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. The data sources in this research are primary data materials, and tresier data materials. Sources of data in the field were obtained by the author from the results of interviews with PPA Unit Investigators of Bandar Lampung Police and Lecturers of the Criminal Law Section of Lampung University. After the data is collected, the author analyzes it by using qualitative analysis. The results of this study indicate that the application of restorative justice in the peaceful settlement of sexual harassment criminal cases cannot be resolved by applying restorative justice. Legal regulations regarding the crime of sexual harassment have been stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence with the aim of preventing all forms of sexual violence; protecting and restoring victims; carrying out law enforcement and rehabilitating perpetrators; realizing an environment without sexual violence; and ensuring the non-sustainability of sexual violence. So in this case the application of restorative justice to the criminal case of sexual harassment cannot be done, because it will conflict with Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. then due to the inhibiting factors in the achievement of restorative justice in the criminal offense of sexual harassment, namely for rules that are not properly enforced such as statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors of Indonesian society. Lisa Wulandari The Suggestions that can be given by the author are expected that Law Enforcement Officials (APH) in exercising their authority for strictly in accordance with the legal regulations that have been enacted, by prioritizing the law that applies fairly and ensuring that the law applies to criminal acts of sexual harassment. And getting the protection of sanctions and victims must be protected in accordance with the rules that are enforced quickly, thoroughly, and quickly to protect victims of sexual harassment crimes in order to protect sanctions and victims to feel safe and comfortable until the victim is fully recovered. Keywords : Restorative Justice, Sexual Harassment, Victim.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: UPT . Ery Elyasari
Date Deposited: 30 Oct 2025 06:55
Terakhir diubah: 30 Oct 2025 06:55
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92399

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.