PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ATAS PERIZINAN PERUMAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DEKI, ACHMAD HARTAWAN (2025) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ATAS PERIZINAN PERUMAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - DEKI ACHMAD HARTAWAN.pdf Download (403Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL -DEKI ACHMAD HARTAWAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2632Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN -DEKI ACHMAD HARTAWAN.pdf Download (2177Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah daerah berwenang mengawasi pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masih terjadi pelanggaran, seperti pembangunan perumahan di Kecamatan Gunung Terang, Bandar Lampung, tanpa izin lengkap yang berdampak buruk, seperti banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung atas pengawasan perizinan perumahan dan mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas izin perumahan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, serta data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan perumahan melalui tahapan pemantauan, evaluasi, dan koreksi, Pengawasan dilakukan secara langsung melalui inspeksi lokasi dan tidak langsung lewat dokumen teknis serta laporan masyarakat. namun hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Faktor penghambat meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kepatuhan pengembang, serta keterbatasan kewenangan dalam penegakan hukum. Kata Kunci: Pengawasan, Pengendalian, Perizinan Perumahan Housing, as a fundamental human need, is regulated under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and regulated by Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. Regional governments are authorized to supervise housing development as Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 5 of 2024 concerning the Administration of Housing and Settlement Areas. Violations still occur, such as the case in Kecamatan Gunung Terang, Bandar Lampung, where housing development was carried out without complete permits, resulting in adverse impacts such as flooding. This study aims to examine the supervision and control exercised by the Housing and Settlement Agency of Bandar Lampung City over housing permit compliance, as well as to identify the obstacles faced in implementing such supervision and control. The research uses a normative juridical approach. The data sources include both primary and secondary data. Data were collected through literature study and field research, then processed through selection, classification, and compilation. The analysis was carried out using a descriptive qualitative method. The Housing and Settlement Area Office of Bandar Lampung City carries out the supervision and control of housing permits through the stages of monitoring, evaluation, and correction. Supervision is conducted directly through site inspections and indirectly through technical documents and community reports. However, research findings indicate discrepancies between the planned development and its implementation in the field. The main obstacles include weak inter-agency coordination, low developer compliance, and limited authority in law enforcement. Keywords: Control, Housing Permits, Supervision

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	31 Oct 2025 07:22
Terakhir diubah:	31 Oct 2025 07:22
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92526

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir