PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD (DIGITAL) DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Amalia , Putri (2025) PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD (DIGITAL) DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK_Amalia Putri_2112011133 - Amalia Putri.pdf Download (233Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL_Amalia Putri - Amalia Putri.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN_Amalia Putri - Amalia Putri.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemungutan pajak adalah suatu perwujudan dari tanggungjawab dan peran serta dari masyarakat terutama wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini di dasari pada undang undang nomor 7 tahun 2021. Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII 2025) yang mencapai transaksi Rp1.003 triliun pada 2025 dan pengguna internet 73%. Jumlah pengguna internet terus bertambah serta di ikuti oleh perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebabkan masalah di bidang keuangan karena regulasi yang masih terus berkembang, sebagai upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor digital menghadirkan berbagai penyesuaian dalam peraturan menteri keuangan nomor 81 tahun 2024. Permasalahan yang dihadapi oleh penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemungutan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (digital) dalam perdagangan melalui sistem elektronik? (2) Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak negara? Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi dokumen perundang-undangan serta wawancara mendalam terhadap pelaku usaha dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung II. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pemungutan PPN PMSE dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi antara platform digital Shopee dengan aplikasi Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan pada perusahaan CV. Newus Technology langsung di pungut oleh pemerintah sendiri yaitu dilakukan pembayaran oleh pembeli dengan menggunakan E-catalog. (2) Faktor faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaaan pajak negara meliputi: Kurang pengawasan terhadap kepatuhan pemungut PPN PMSE. CV Newus menghadapi kendala pemahaman regulasi teknis. Kata kunci: PPN; BKP Tidak Berwujud; PMSE; Kepatuhan Pajak Tax collection is a manifestation of the responsibility and participation of the community, especially taxpayers, in fulfilling their tax obligations, based on Law No. 7 of 2021. The development of electronic transactions in Indonesia, based on data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII 2025), is projected to reach transactions worth Rp1.003 trillion by 2025, with internet users accounting for 73% of the population. The number of internet users continues to grow, accompanied by the development of electronic commerce, which has caused issues in the financial sector due to evolving regulations. As part of the government's efforts to enhance tax compliance in the digital sector, various adjustments have been made in Minister of Finance Regulation No. 81 of 2024. The problems addressed by this study are: (1) How is value-added tax collected on the use of intangible (digital) taxable goods in electronic commerce? (2) What factors hinder the collection of value-added tax on state tax revenue? The research method employed a legal-empirical approach, involving a review of legal documents and in-depth interviews with business operators and the Bandar Lampung 2 Tax Office. The data analysis used was descriptive qualitative. The research findings indicate that (1) VAT collection for PMSE adopts an integrated self-assessment system on a digital platform, with the VAT collection mechanism for PMSE being carried out automatically through an integrated system between the Shopee platform and the Directorate General of Taxes application. Meanwhile, for CV. Newus Technology, VAT is directly collected by the government, with payments made by buyers using an E-catalog. (2) Factors hindering VAT collection for national tax revenue include challenges in monitoring compliance with VAT collection, particularly from overseas entities, which are often suboptimal. CV Newus faces obstacles in understanding technical regulations. Keywords: VAT; Intangible Taxable Goods; PMSE; Tax Compliance

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	31 Oct 2025 07:38
Terakhir diubah:	31 Oct 2025 07:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92531

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir