IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG

KENNYA , SHAFAA KAILA (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Kennya Shafaa Kaila.pdf Download (89kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL - Kennya Shafaa Kaila.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Kennya Shafaa Kaila.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan barang milik daerah (BMD), khususnya kendaraan dinas, yang tidak hanya mendukung operasional pemerintah tetapi juga berdampak terhadap efisiensi keuangan daerah. Salah satu tahap krusial dalam siklus pengelolaan aset adalah penghapusan, yang seringkali menghadapi kendala di tingkat implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghapusan aset kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kota Tangerang berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal, khususnya pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi. Terdapat keterbatasan jumlah pejabat penilai bersertifikat dan ruang penyimpanan kendaraan rusak, serta lemahnya koordinasi birokrasi antar unit kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, keterbatasan sumber daya manusia dan kelemahan struktur organisasi menjadi penghambat utama implementasi. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas SDM dan perbaikan tata kelola birokrasi agar proses penghapusan aset dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penghapusan Aset, Barang Milik Daerah This study is motivated by the importance of managing regional government assets (BMD), particularly operational vehicles, which not only support administrative functions but also impact the efficiency of local government finances. One crucial stage in asset management is asset disposal, which often encounters challenges during its implementation. This research aims to analyze the implementation of the asset disposal policy for government vehicles at the Regional Secretariat of Tangerang City based on Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 and to identify the influencing factors. The study employs a descriptive method with a qualitative approach, using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the implementation has not been optimal, particularly regarding resources and bureaucratic structure. Key issues include the limited number of certified government appraisers, inadequate storage facilities for damaged vehicles, and weak inter-agency coordination. The study concludes that although the policy has been clearly communicated, the lack of human resources and inefficient organizational structure hinder effective implementation. The implication is the need for capacity building for human resources and improvements in bureaucratic governance to ensure a more effective and accountable asset disposal process. Keywords: Policy Implementation, Asset Disposal, Regional Government Assets

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 350 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara
Depositing User:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	03 Nov 2025 07:04
Last Modified:	03 Nov 2025 07:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92625

Actions (login required)

View Item