IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NADIA , ZAHARA BALQIS (2025) IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - NADIA ZAHARA BALQIS.pdf Download (147Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - NADIA ZAHARA BALQIS.pdf Restricted to Hanya staf Download (2095Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - NADIA ZAHARA BALQIS.pdf Download (1618Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Utara menjadi permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini. Berdasarkan data hingga Oktober 2024, capaian aktivasi IKD baru mencapai 2,17% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Angka ini jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi program IKD di berbagai sisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara belum berjalan secara optimal. Komunikasi antar-staf Disdukcapil dan kepada masyarakat masih terbatas, sosialisasi yang dilakukan belum merata dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi sumber daya, meskipun ketersediaan staf cukup, masih terdapat kekurangan dalam hal pelatihan teknis, perangkat teknologi, dan dukungan anggaran. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen, namun belum disertai dengan pemahaman teknis yang mendalam. Struktur birokrasi juga menjadi kendala utama karena belum tersedianya SOP turunan dari pusat di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat aktivasi IKD, yang baru mencapai 2,17% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Dengan semikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan komunikasi lintas instansi, penyusunan SOP daerah, serta pelatihan teknis dan penyediaan sarana pendukung guna mempercepat implementasi The low activation rate of the Digital Population Identity (IKD) in North Lampung Regency is the primary issue that underlies this study. As of October 2024, the activation rate only reached 2.17% of the population who had completed electronic ID (KTP-el) registration. This figure falls far short of the national target of 30%, indicating obstacles in various aspects of the IKD program implementation. This study aims to examine the implementation of the IKD policy at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of North Lampung Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The theoretical framework applied in this study is George C. Edward III’s policy implementation model. The findings show that the implementation of IKD in North Lampung Regency has not been optimal. Internal communication among Disdukcapil staf and external outreach to the public remain limited, and the conducted socialization ef orts have not ef ectively reached all community levels. Although staf availability is suf icient, there are shortcomings in technical training, supporting technology, and budget allocation. The implementers’ disposition reflects commitment, but lacks suf icient technical understanding. Bureaucratic structure is also a key barrier, particularly the absence of local Standard Operating Procedures (SOP) derived from central regulations. These factors contribute to the low activation rate of IKD. Thus, this study recommends improving inter-institutional communication, formulating local SOPs, and enhancing technical training and infrastructure support to accelerate IKD implementation.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	04 Nov 2025 08:16
Terakhir diubah:	04 Nov 2025 08:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92677

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir