UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (BOM IKAN) PADA PERAIRAN LAMPUNG

Nova , HelenTien (2025) UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (BOM IKAN) PADA PERAIRAN LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Nova Helen.pdf Download (149Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Nova Helen.pdf Restricted to Hanya staf Download (1963Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Nova Helen.pdf Download (1387Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Illegal fishing merupakan praktik penangkapan ikan secara ilegal yang merusak ekosistem laut dan masih terjadi di Perairan Lampung adalah suatu problematika yang masih lazim terjadi. Wilayah ini memiliki perikanan yang sangat besar, namun rentan terhadap aktifitas penggunaan bom ikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas beberapa masalah yaitu bagaimanakah upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan apakah faktor penghambat upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada Perairan Lampung. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan jurnal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif dan analisis penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) oleh Ditpolair Polda Lampung dilakukan melalui pendekatan preventif (non penal), berupa patroli rutin, himbauan, Jum’at curhat, dan sosialisasi penyuluhan. Kemudian upaya preventif yang dilakukan oleh PSDKP terdapat kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti Pokmaswas, upaya Pokmaswas dalam upaya non penal ini meliputi pengawasan dan pemantauan, pemantauan aktivitas, pendataan pelanggaran, dan edukasi masyarakat. Upaya penanggulangan non penal oleh Walhi dengan cara menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir dengan memerlukan edukasi kepada masyarakat terutama kepada nelayan. Adapun faktor- faktor penghambat dalam menanggulangi illegal fishing menggunakan bom ikan menurut Ditpolairud, PSDKP dan Walhi adalah Undang-Undang yang diterapkan untuk menindak pelaku illegal fishing memiliki kelemahan pada setiap Nova HelenTien Undang-Undang yang ada, rendahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum seperti penyalahgunaan wewenang, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang tidak optimal, kurangnya patroli di setiap daerah dan kurangnya keterbatasan teknologi dan sistem komunikasi yang belum memadai, infrasturktur yang tidak memadai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan masyarakat yang terjerat kemiskinan atau kesulitan ekonomi, kebudayan mereka yang masih terpaku pada tradisi lama, kurangnya pengakuan dan penerapan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan sering kali mengabaikan nilai-nilai budaya dan ekologi yang penting bagi keberlanjutan hidup. Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa upaya non penal berfokus pada perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kejahatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan khususnya pada masyarakat pesisir, penyediaan mata pencaharian alternatif, peningkatan sarana dan prasarana, baik seperti patroli, dan alat komunikasi, kemudian diperlukan peran masyarakat khususnya masyarakat pesisir untuk saling mengingatkan satu sama lain akan bahayanya penggunaan bahan peledak yang dapat membahayakan diri sendiri maupun ekosistem laut. Kata kunci : Non Penal, Penanggulangan, Bom Ikan, Lampung Illegal fishing, the practice of illegally catching fish that damages the marine ecosystem, is still a common problem in Lampung waters. This region has a very large fishery, but is vulnerable to the use of fish bombs. Therefore, this study will discuss several issues, namely how non-penal efforts are in combating the crime of fishing using explosives (fish bombs) and what factors inhibit non-penal efforts in combating the crime of fishing using explosives (fish bombs) in Lampung waters. The research method in this thesis uses a normative legal approach and is supported by an empirical legal approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data is data sourced from interviews with informants and secondary data is sourced from books, research results, and journals. Data analysis is carried out using interactive analysis and legal interpretation analysis. Based on the results of research and discussion, non-penal efforts in overcoming the crime of fishing using explosives (fish bombs) by Ditpolair Polda Lampung are carried out through a preventive (non-penal) approach, in the form of routine patrols, appeals, Friday chats, and outreach. Then the preventive efforts carried out by PSDKP include activities involving the community such as Pokmaswas, Pokmaswas efforts in this non-penal effort include supervision and monitoring, monitoring activities, recording violations, and public education. Non-penal prevention efforts by Walhi by maintaining the sustainability of the marine and coastal environment by requiring education to the community, especially to fishermen. According to the Directorate General of Water Police (Ditpolairud), PSDKP (National Agency for Marine Affairs and Fisheries), and Walhi (Walhi), the inhibiting factors in combating illegal fishing using fish bombs include weaknesses in the laws implemented to prosecute illegal fishing perpetrators; low integrity and morality of law enforcement officers, such as abuse of authority; suboptimal supervision and enforcement of environmental laws; a lack of patrols in every region; limited technology and inadequate communication systems; inadequate infrastructure; a lack of community participation in monitoring activities; and communities trapped in poverty or economic hardship; a culture still rooted in old traditions; and a lack of recognition and application of Nova HelenTien traditional knowledge in environmental management and development, often ignoring cultural and ecological values essential to sustainable livelihoods. Based on the above conclusions, it can be recommended that non-penal efforts focus on improving social and environmental conditions conducive to crime and empowering communities to prevent crime. There is a need for increased outreach and education activities, particularly for coastal communities, the provision of alternative livelihoods, and improvements to facilities and infrastructure, such as patrols and communication tools. Furthermore, the community, particularly coastal communities, needs to play a role in reminding each other of the dangers of using explosives, which can harm individuals and marine ecosystems. Keywords: Non Penal, Prevention, Fish Bombs, Lampung

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	05 Nov 2025 08:14
Terakhir diubah:	05 Nov 2025 08:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92734

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir